TRANSFORMASI TATA KELOLA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI : ANTARA REALITA DAN KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG)
Abstract
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksana tata kelola PPNPN di Dinas Kesehatan Kota Bandung serta merumuskan strategi baru.Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode mix methods. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan metode wawancara dengan para informan yaitu pejabat Kemenkes, Pejabat Kemenpan RB, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Kota Bandung, Kepala UPT Puskesmas, PPNPN. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola PPNPN di Dinas Kesehatan Kota Bandung belum memberikan harapan dan kepastian bagi pengembangan karier PPNPN. Pelaksanaan tata kelola PPNPN belum memiliki pembaruan standar kebijakan atau aturan yang secara khusus mengelola PPNPN. Jumlah tenaga kerja dengan status PPNPN cukup banyak sedangkan menurut aturan PP 49 2018 pasal 99 menyebutkan PPNPN dapat bekerja hingga tahun 2023.PPNPN tidak memiliki konsep pengembangan karier. Penilaian Kinerja yang diberikan kepada PPNPN masih bersifat subjektif. Semangat Kinerja PPNPN menurun diakibatkan adanya kekhawatiran PPNPN terhadap penularan Virus Covid 19.Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti merumuskan strategi prioritas yaitu Pemberian Insentif Bagi PPNPN, Pengusulan pengembangan karier PPNPN berprestasi, reframing, revitalization, renewel, tata kelola PPNPN dengan usulan aturan baku bagi PPNPN terkait penilaian kinerja dan penegakan disiplin, Seleksi PPNPN untuk dapat menjadi PPPK atau PNS.Strategi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan tata kelola PPNPN.
Â
Kata Kunci; Tata kelola, PPNPN, strategi, Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Harianhaluan.com. 2021. Tenaga Honorer hanya Sampai 2024 setelah itu Dirumahkan/(https://www.harianhaluan.com/nasional/pr-10212522/tenaga-honorer-hanya-sampai-2024-setelah-itu-dirumahkan/)
Mulyadi, Deddy dan Gedeona, T Hendrikus. 2017. Demokrasi, Governance, dan Ruang Publik Dalam Kajian Administrasi Publik Memahami Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Daerah Kota Bandung No.03 Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018. /(https://ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/09/Peraturan-Daerah-No.-03-Tahun-2014-Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-Daerah-RPJMD-Tahun-2013-2018.pdf
Refbacks
- There are currently no refbacks.
@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)