NETRALITAS TNI DALAM PEMILU : KEBIJAKAN, MASA DEPAN DAN TANTANGAN

Abstract

 

Sejarah politik kontemporer Indonesia tidak pernah terlepas dari posisi, peran dan dinamika institusional TNI (sebelumnya bersama Polri dinamakan ABRI) dalam menapaki perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Di setiap episode sejarah politik dan pemerintahan, dinamika peran keterlibatan TNI memiliki karakteristiknya masing-masing. Memasuki era reformasi tahun 1998, terbit kebijakan yang memisahkan TNI dengan Polri serta penajaman arti penting netralitasnya dalam pemilu. Dengan metode deskriptif yuridis-normatif, serta teknik kepustakaan dan studi dokumenter, terungkap bahwa implementasi kebijakan tentang netralitas TNI dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Berbagai faktor internal dan tantangan eksternal, serta perkembangan global turut mewarnai kiprahnya dalam pemilu sebagai sarana demokrasi. Pemilu merupakan salah satu  determinan dalam mengevaluasi derajat netralitas dirinya dalam pentas politik. Untuk mewujudkan masa depan kehidupan politik yang makin demokratis, diperlukan dorongan dan kerjasama semua fihak yang berkepentingan untuk terwujudnya keefektifan kebijakan netralitas TNI ini. Perlu mulai dipikirkan tentang format netralitas TNI dalam pemilu yang akan datang