Penguatan Kelembagaan Dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting Pasca Covid-19 di Kalimantan Barat

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 adalah sebuah kebijakan prioritas bagi daerah untuk mempercepat penurunan stunting yang ditargetkan turun 14% di tahun 2024. Secara kelembagaan dari tingkat pusat hingga desa dibentuk tim percepatan penurunan untuk memastikan program dan gerakan intervensi di lini lapangan yang lebih mengutamakan pendekatan keluarga. Ditingkat Desa dibentuk tim pendamping keluarga dengan diperkuat sumber daya yang terdiri atas Bidan Desa, Kader Keluarga Berencana dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pendekatan yang bersifat sensitif ini menyasar kelompok remaja, calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, serta anak dalam usia 0-59 bulan. Kalimantan Barat adalah salah satu dari 12 Provinsi dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi diatas angka nasional yang menurut hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2021 berada di angka 29,8%. Metode dalam penulisan ini mengedepankan studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber dari buku, laporan kerja, jurnal, dan mengolah serta mendeskripsikan sesuai kajian. Hasilnya adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan baik pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa telah tampak pada keberpihakan dalam membuat regulasi dan penyediaan anggaran. Disatu sisi, kepemimpinan menjadi faktor utama dalam menciptakan kebijakan inovatif dan memberi ruang partisipasi publik yang kuat. Sayangnya ruang dialog antar pemangku kepentingan tidak serta merta memperkuat peran kelembagaan yang bersifat collaborative governance. Terdapat kelemahan membangun persepsi serta komunikasi yang tidak baik antar lembaga