MODEL PENANGANAN KONFLIK LAHAN DALAM PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DERET TAMANSARI KOTA BANDUNG

Abstract

Permukiman kumuh telah menjadi masalah global, dengan populasi perkotaan diperkirakan mencapai 60% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050, dengan sekitar 25% populasi dunia yang tinggal di daerah kumuh meningkat. Dalam Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kawasan kumuh. Pemerintah Kota Bandung telah melakukan pengurangan kawasan kumuh di sektor perumahan dan permukiman, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung dari tahun 2013 hingga 2018. Peneliti, berpendapat bahwa konflik dalam pembangunan Rumah Deret Tamansari dikarenakan adaya saluran – saluran sosialisasi yang tidak sempurna atau tidak tersampaikan dengan baik sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Untuk itu diperlukan suatu Model Penanganan Konflik Lahan dalam Kebijakan Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya- upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan konflik tersebut serta evaluasinya dalam implementasi kebijakan pembangunan rumah deret tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Perencanaan dan sosialisasi dalam pembangunan rumah deret tamansari mengalami berbagai konflik diantaranya adanya warga yang kontra dan meminta ganti rugi yang tinggi, status lahan yang bermasalah, lamanya proses pembangunan dan terganggunya ekosistem sosial ekonomi. Sehingga pemerintah melakukan berbagai Tindakan preventif, persuasive, rekonsiliasi, rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum agar pembangunan rumah deret tamansari dapat dilakukan. Dalam model yang dikembangkan peneliti ini konflik dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi, namun lebih diutamakan dengan menempuh jalur non litigasi karena dalam menempuh jalur non litigasi akan ditemukan cara penyelesaian konflik dengan cara problem sloving (pemecahan masalah) dimana kedua belah pihak akan terpuaskan dalam cara ini. Peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam membantu menyelesaikan konflik sangat dibutuhkan karena Tim terpadu terdiri dari seluruh SKPD di Pemerintah Kota Bandung dibantu unsur Forkopimda Kota Bandung. Rumah Aspirasi sebagai rumah bersama unsur Forkopimda Kota Bandung dan Aparat Penegak hukum dalam upaya menampung aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga permasalahan dapat ditangani bersama dalam satu atap.