Inovasi Pelayanan Publik pada Pemberantasan Pungutan Liar dalam Kerangka Korsupgah Kpk di Kota Serang

mia mukaromah, Fuqoha Fuqoha, Hasuri Hasuri

Abstract


Tindak pidana pungutan liar merupakan perbuatan pemungutan biaya yang dilakukan oleh petugas pelayanan publik yang tidak terdapat aturannya. Pungutan liar dilakukan dengan maksud memperlancar atau menjadikan pelayanan lebih cepat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang merupakan salah satu pelayanan publik yang memungkinkan adanya pungutan liar di dalamnya. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar di pelayanan publik khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang menggunakan kerangka Korsupgah. Serta mengetahui tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang terhadap pegawai yang melakukan tindak pidama pungutan liar. Pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Keywords


Inovasi, Pungutan Liar, Pelayanan Publik

Full Text:

PDF

References


Berthanila, R., Hasanah, B., & Sururi, A. (2019). Kapasitas Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Alam Gunung Pinang Kabupaten Serang. KNIA : Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0, 3(1), 1–6. Retrieved from http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/29

Firmansyah, M. (2020). Mahfud MD : Pungli Juga Korupsi. Alinea.Id. Retrieved from https://www.alinea.id/nasional/mahfud-md-pungli-juga-korupsi-b1ZMW9umW

Fuqoha, F. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang. Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara), 9(1), 199–217. https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.57

Fuqoha, F., & Firdausi, I. A. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi. Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 01(01), 14–26. Retrieved from https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/1808

Hasuri, H., & Mukaromah, M. (2020). Analisis Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM. MIZAN : Journal of Islamic Law, 4(2), 193–202. https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.820

Iniahono, D. (2009). Korupsi Versus Good Governance: Analisis Kritis Pemberdayaan Pers Melawan Korupsi. Amanna Gappa, 17(1).

Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (Cet. Ke-3). Jakarta: UI Press.

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik, 12(2), 14–31. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v12i2.16236


Refbacks

  • There are currently no refbacks.



@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)