Collaborative Governance dalam Penilaian Buku Pendidikan Agama di Kementerian Agama

Abstract

Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah dalam melaksanakan beberapa programnya berkolaborasi dengan stakeholder, salah satunya adalah kegiatan penilaian buku pendidikan agama (PBPA). Pada kenyataannya, terdapat banyak persoalan dan memerlukan tindak lanjut pada konsep-konsep collaborative governance. Terutama dalam menerjemahkan arah kebijakan dan pemanfaatan peran-fungsi stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance dalam PBPA yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama terkait dengan aspek orientasi kebijakan collaborative governance dan optimalisasi peran-fungsi stakeholder dalam pengelolaan kolaborasi PBPA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dalam bentuk wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek orientasi kebijakan collaborative governance terkait dengan pelaksanaan PBPA di Kementerian Agama dilakukan dengan mengedepankan pemahaman semua pihak agar tujuan kebijakan dapat diarahkan dengan tepat dan didukung dengan baik dengan merujuk pada empat hal, yaitu: persiapan kebijakan, pemantauan kebijakan, dukungan terhadap implementasi kebijakan, dan telaah terhadap implementasi kebijakan. Adapun optimalisasi peran-fungsi stakeholder internal dan eksternal Kementerian Agama dalam tim pelaksana PBPA memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan tugas masing-masing.