Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Dikabupaten Purwakarta

Abstract

Bertambahnya penduduk akan berdampak besar kepada kebutuhan akan perumahan. Dengan bertambahnya kebutuhan akan perumahan maka berpengaruh terhadap tata ruang dan wilayah suatu kabupaten. Oleh karena itu dalam rencana tata ruang suatu wilayah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di suatu wilayah. Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berkualitas.  Perumahan dan pemukiman adalah salah satu Kawasan yang diatur di dalam rencana tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Purwakarta dan mengidentifikasi faktor – faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijkan pembangunan perumahan di kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis menggunakan cara berpikir sistem (systems thinking).  Data diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang terdiri dari para pejabat yang mengurusi perijinan, tata ruang pemukiman serta para menerima manfaat kawasan pemukiman. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan perumahan di Kabupaten Purwakarta belum efektif dan pada saat ini mulai terjadi beberapa permasalahan baik dalam pengambilan keputusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan dilapangan. Dari hasil Analisa dan penelitian di dapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan dilapangan yaitu harus ada peraturan di tingkat policy level, organizational level, operational level, penambahan sumber daya manusia di bidang pengawasan, harus ada kajian teknis di sekitar kawasan perumahan dan harus ada Collaborative Governance. Karena untuk permaslahan perumahan di kabupaten purwakarta tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja, akan tetapi harus Collaborative Governance dan aturan yang jelas terkait perumahan

 Dengan adanya solusi pemecahan permasalahan diharapkan dapat mengatasi dan mengurangi permasalahan yang terjadi di lapangan.

 

The rise in population will have a significant impact on housing demand. The increased demand for housing will have an impact on a district's spatial and territorial organization. As a result, an area's spatial design must be tailored to its demands and characteristics. Spatial and Regional Layout Plans are created with the goal of achieving integrated growth within the regency, ensuring the development of the regency area in harmony with the surrounding area, and assuring the implementation of a high-quality regency/municipal spatial layout. One of the areas regulated by the spatial and regional plan is housing and settlements. As a result, the goal of this research is to determine how housing development strategies are implemented in Purwakarta Regency and to identify the driving and limiting variables. This research takes a descriptive qualitative method and applies systems thinking to the analysis. Interviews with informants included personnel in charge of permits, residential spatial planning, and residential area beneficiaries. According to the findings of the study, the implementation of housing development policies in Purwakarta Regency has been ineffective, and various problems have emerged at this time, both in policy decision-making and in field implementation. Several solutions to overcome problems in the field can be found based on the findings of the analysis and research, including regulations at the policy, organizational, and operational levels, additional human resources in the field of supervision, technical studies around residential areas, and collaborative governance. Because housing issues in Purwakarta Regency cannot be managed by a single body, Collaborative Governance and clear housing rules are required. Because housing issues in Purwakarta Regency cannot be solved by a single institution, but rather require collaborative governance and clear housing standards.