Model Monitoring Pasca Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia

Abstract

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana model monitoring pasca pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, Koordinator Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Sumedang. Teknik validasi data dilakukan dengan Teknik triangulasi, transferability dan confirmability. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam melaksanakan monitoring setelah penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat yang tidak cukup hanya dilakukan dengan menjalankan fungsi secara normatif, tetapi harus juga dilakukan dengan mendorong peran Ombudsman melalui perumusan model monitoring yang bisa diterapkan setelah pelaksanaan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Model monitoring yang bisa dilakukan berupa koordinasi dengan Kepala Daerah, evaluasi dan bimbingan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pendampingan lapangan, cek lapangan, penyediaan anggaran monitoring dan peningkatan Sumber Daya Manusia.