“Keluar dari Kutukan Sumber Daya Alam†Studi Kebijakan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Kab. Bojonegoro
Abstract
Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan tentang berbagai upaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan bahwa kegiatan industri ekstraktif akan membawa manfaat sosial untuk semua masyarakat dan meminimalkan biaya sosial. Pada periode awal, Bojonegoro telah menghadapi beberapa kendala dalam isu-isu tata kelola, sisi lain juga melakukan beberapa ide dan inovasi kebijakan. Kendala dan hambatan tersebut adalah; Fluktuasi yang tak terduga dari DBH Migas; Komponen Data pajak minyak dan gas Bumi yang diserahkan untuk daerah tidak transparan; Masalah sosial dan lingkungan terkait dengan ekstraksi; Tidak transparansi dan terkoordinasi distribusi anggaran CSR. Pemerintahan Kab. Bojonegoro dalam merespons permasalahan tersebut melakukan inovasi kebijakan sebagai berikut: Transparansi dalam Pendapatan Minyak dan Gas; Inovasi dalam Perencanaan Partisipatif dan Berkelanjutan; Inovasi dalam Distribusi Dana Minyak dan Gas ke Perdesaan; Konten Lokal; Inovasi dalam Menyimpan Dana Minyak dan Gas. Terkait keberhasilan berbagai inovasi kebijakan tersebut masih perlu banyak kajian lebih lanjut, tetapi catatan pentingnya adalah desentralisasi dapat membuka jalan bagi inovasi di tingkat lokal. Bojonegoro dapat melakukan langkah-langkah inovatif dalam mengelola pemerintahan mereka di bawah otoritas desentralisasi. Sulit terjadi dalam pemerintahan yang terpusat.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ardhiyanti, Ermy dan Hasrul Hanif (2014), Efforts to Escape the Resource Curse in New Resource Abundance Region in Decentralised Indonesia: Lesson-Learnt from Bojonegoro’s Experiences, Paper presented at 12th Conference of Indonesian Regional Sciences Association (IRSA), Makassar, June, 2-3, 2014.
Cheema, G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (2007), “From Government Decentralisation to Decentralised Governance†in G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli (eds.), Decentralising Governance: Emerging Concepts and Practices, Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, Harvard University.
Devas, Nick dan Simon Delay (2006), “Local Democracy and Challenges of Decentralising State: An International Perspectiveâ€, Local Government Studies, vol. 32 No. 5, 677-695, Nopember 2006.
Erman, Erwiza (2007), “ Deregulation of The Tin Trade And Creation of A Local Shadow State: A Bangka Case Study†in Henk Schulte Nordholt and Gerry Van Klinken (eds.), Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia, KITLV Press.
Fox, James J., Dedi Supriadi Adhuri & Ida Aju Pradnja Resosudarmo (2005), â€Unfinished Edifice or Pandora’s Box?: Decentralisation and Resource Management in Indonesia†in Budy P. Resosudarmo (ed.) the Politics of Economics of Indonesia’s Natural Resources, ISEAS.
Hanif, Hasrul & Pratikno (2011), “Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Reviewâ€, Power,Conflict, and Democracy (PCD) Journal, Volume IV, No.1-2, 2012.
McCarthy, John F. (2011), “The Limits of Legality: State, Governance And Resource Control in Indonesiaâ€, in Edward Aspinall and Gerry Van Klinken (eds.), The State And Illegality In Indonesia, KITLV Press.
Prijosusilo, Bramantyo. 2012. Fueling the Future Indonesia Plans for its New Oil Wealth. Acces in https://resourcegovernance.org/sites/default/files/Indonesia3.12.pdf 28/06/2019, 17:00 WIB.
Ross, Michael (2012), the Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations, Princeton University Press.
Rosser, Andrew (2006), “Escaping the Resource Curseâ€, New Political Economy, Volume 11, No.4, December 2006.
Tadjoeddin, Muhammad Zulfan (2014), Explaining Collective Violence in Contemporary Indonesia: From Conflict to Cooperation, Palgrave MacMillan.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)