Evaluasi Implementasi Kebijakan dan Model Alternatif Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

Abstract

Kebijakan kelembagaan yang berkaitan dengan perangkat daerah sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan penataan perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan, menganalisis hambatan implementasi kebijakan penataan organisasi  dan membangun model alternatif stuktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli yang efektif dan efisien.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan implementasi kebijakan di Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien masih belum tercapai. Dari aspek komunikasi dan disposisi kebijakan sudah cukup baik, akan tetapi dari aspek sumber daya masih kurang memadai dan struktur birokrasi yang diterapkan tidak ideal karena adanya penambahan 3 (tiga) urusan yang bukan kewenangan Sekretariat Daerah yaitu, urusan komunikasi dan informatika, urusan kearsipan serta urusan perpustakaan.