E-Procurement Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Akuntabilitas Bakorwil III Malang Provinsi Jawa Timur

Abstract

Implementasi pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 61 Tahun 2021, yang mengharuskan pelaksanaan pengadaan secara elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, di Bakorwil III Malang, kebijakan ini belum sepenuhnya diterapkan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Model Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Penelitian ini juga menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat,baik dari internal dan eksternal organisasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan komunikasi tidak berjalan karena belum ada sosialisasi, Sumber daya mendukung pelaksanaan implementasi, Disposisi dalam hal komitmen belum berjalan, serta Struktur organisasi yang tidak mendukung dan belum memiliki SOP Kebijakan. Faktor pendukung adanya sumber daya manusia yang sesuai bidang, sarana dan prasarana. Faktor penghambat, tidak ada sosialisasi, komitmen, kepentingan dalam pengadaan, penyedia yang belum tersedia di etalase elektronik.