Menutup Celah Korupsi Tata Kelola Importasi Produk Hortikultura

Abstract

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri di Indonesia terhadap produk hortikultura sangat bergantung pada impor. Antara tahun 2016 dan 2020, rata-rata impor produk hortikultura mencapai 14,28% dari total impor barang konsumsi. Beberapa komoditas seperti bawang putih bahkan memiliki ketergantungan impor lebih dari 90%. Namun, tata kelola yang ada saat ini masih membuka peluang terjadinya korupsi dalam proses importasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan korupsi serta memberikan rekomendasi langkah-langkah pencegahan yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) tidak sepenuhnya spesifik dan belum mencakup area-area penting yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat segera memprioritaskan penyusunan neraca komoditas nasional terutama untuk produk hortikultura. Langkah ini secara riil tidak hanya dituangkan dalam bentuk kebijakan atau diskresi khusus yang harus diikuti dengan integrasi platform sistem aplikasi dan informasi terkait importasi antar kementerian dan lembaga guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses tersebut.