WELCOME to KNIA 2025 RTP SLOT Harga Emas Melojak Tajam Live RTP Menjadi Acuan di Mahjong Ways 3 Seorang Kakek di Jawa Tengah Terkejut Menemukan Scatter Hitam di Mahjong Ways Resep Masak Scatter Hitam Ala Ala Masakan Server Jepang Jefcol Pemuda Asal Malang Menang Besar di Mahjong Ways 3 Berkat Bantuan Scatter Hitam Riski Pecahkan Rekor Kemenangan di Mahjong Ways 3 For4D Bermodal Live RTP dan Pola Mesin777 Scatter Hitam Meledakkan Dimas Si Supir Metromini Yang Mendapatkan Banjirnya Scatter Hitam Begini Caranya Unutuk Mendapatkan Scatter Hitam Mahjong Ways 2 DI FOR4D dapatkan cuanmu sekarang bermain mahjong ways SCATTER HITAM Nongol Terus di Mahjong Ways 2 For4D Arif Punya Cara Mudah Menang Cuan Gak Ada Henti Saldo Meledak Tips dan Trik Menaklukkan Scatter Hitam di Permainan Mahjong Ways 2 Rahasia buk Santi Sang Penakluk Naga Hitam Ganas Terungkapnya Rahasia Bermain di Mahjong Ways 3 Lengkap dengan Tutorial Fenomena Scatter Hitam Resep Masakan Bu Siti yang Mendadak Viral dan Jadi Perbincangan Warganet Bu Guru Salsa Viral Usai Bermain Scatter Hitam di Mahjong Ways 3 Boy Mahasiswa Asal Jakarta Bagi Bagi Saldo Dana Gratis Usai Menang 88 Juta di Mahjong Ways Rahasia Terbaik Lele dengan Bibit Asli Scatter Hitam Auto Cuan Tiap Hari Strategi Anak Kos Surabaya Uang Jajan 50 Ribu Berbuah Rp.247.600.000 Juta di Mahjong Ways 2 RTP presisi Mahjong Wins 3 kombinasikan Tak Disangka Pekerja Angkat Sawit dengan Gaji Kecil Berubah Jadi Bos Sawit Setelah Menang Mahjong Ways 2 Teknik Scatter Hitam Bocor Dari Joni Operator Bengkel Surabaya Modal 35K Tembus Jackpot 198 Juta Berkat Pola Panda Habanero RTP Tinggi Heboh Modal Receh Seratus Ribu di Mahjong Ways 2 Mengubah Pemain Jadi Trader Crypto Sukses dengan Cuan Fantastis Viral Modal Kecil Bermain Mahjong Ways 2 Bisa Mengantarkan Pemain Jadi Bos Tambang Emas Mendadak Dari Hidup Pas Pasan Pemain Mahjong Ways 2 Mendadak Jadi Juragan Perkebunan Setelah Raup Kemenangan Fantastis Berawal dari Modal Receh di Mahjong Ways 2 Pria Desa Kini Jadi Pengusaha Properti Muda yang Sukses Rahasia Scatter Hitam Mahjong Ways 2 yang Jarang Terungkap Pemain Desa Jadi Kaya Slot Gacor Slot Online Slot Resmi Link Gacor TOTO 4D Slot Gacor situs toto toto togel toto togel slot 4d https://revistas.umaza.edu.ar/ togel online mega4d mega4d nana4d bandar togel bandar togel slot777 slot777 rtp slot toto 4d mega4d mega4d mega4d mega4d mega4d mega4d toto 4d slot777 nana4d slot777 toto 4d scatter hitam nana4d toto 4d slot resmi situs toto toto 4d slot777 slot gacor slot777 scatter hitam FR13NDS slot88 slot777 slot777 slot777 slot777 slot777 scatter hitam slot resmi matauangslot matauangslot
Digital Trust dan Krisis Legitimasi Politik: Evaluasi Digital Leadership dalam Inovasi Pelayanan Publik
Transformasi digital dalam sektor pelayanan publik telah menjadi agenda utama pemerintah dalam merespons dinamika era digital saat ini yang membutuhkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Berbagai inovasi berbasis teknologi seperti aplikasi layanan publik, kanal aduan berbasis online hingga sistem digitalisasi administrasi telah diimplementasikan di berbagai institusi pusat maupun daerah. Namun demikian, perkembangan tersebut belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Munculnya jarak (gap) antara kecanggihan teknologi dan persepsi masyarakat terhadap integritas serta akuntabilitas pemimpin publik menunjukkan adanya krisis legitimasi dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran digital leadership dalam membangun digital trust dan kaitannya dengan legitimasi politik dalam inovasi pelayanan publik. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi kasus daerah inovatif, penelitian ini memadukan teori Digital Trust Framework, Teori Legitimasi Politik, dan Digital Leadership. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan digital dibentuk bukan oleh sistem teknologi semata, melainkan oleh gaya komunikasi, etika kepemimpinan, serta keterlibatan publik dalam proses inovasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepemimpinan digital yang partisipatif dan etis dalam menjawab tantangan legitimasi politik di era transformasi digital sektor publik.
Copyright (c) 2025 Konferensi Nasional Ilmu Administrasi
Peran Kualitas Sistem, Informasi, dan Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pengguna Face Recognition Kereta Api
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan dalam meningkatkan kepuasan pengguna terhadap implementasi teknologi face recognition pada layanan boarding kereta api. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan dari 148 responden yang merupakan pengguna layanan tersebut di stasiun kereta api, selama periode Juni hingga Juli 2025. Teknik insidental sampling digunakan untuk memilih sampel. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan secara positif dan signifikan memengaruhi kepuasan pengguna. Temuan utama menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pengguna, dengan koefisien regresi yang paling tinggi. Ini mengindikasikan bahwa akurasi dan kecepatan sistem dalam memproses verifikasi wajah adalah faktor paling krusial yang menentukan kepuasan. Sementara itu, kualitas sistem dan kualitas layanan juga memberikan kontribusi signifikan, meskipun tidak sebesar kualitas informasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengelola layanan transportasi untuk memprioritaskan investasi pada aspek teknis yang mendukung akurasi dan kecepatan sistem, selain menjaga kualitas layanan pendukung. Kata Kunci: Kualitas Sistem,Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Kepuasan Pengguna.
Analisis Implementasi Pengadaan CPNS Formasi Disabilitas : Menuju Tata Kelola Rekrutmen yang Inklusif
Kebijakan afirmasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi penyandang disabilitas merupakan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 untuk menjamin kesetaraan hak kerja dan mendorong inklusi sosial. Namun, implementasi di berbagai daerah masih menunjukkan kesenjangan antara regulasi dengan praktik, seperti keterbatasan kuota, aksesibilitas yang belum ramah, dan perbedaan persepsi pelaksana kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan afirmasi CPNS bagi penyandang disabilitas, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif dalam mendukung kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap lima artikel ilmiah yang membahas pelaksanaan rekrutmen CPNS disabilitas di Kalimantan Selatan, Ternate, Surabaya, Merauke, dan Kebumen. Data dianalisis untuk menemukan pola, kesenjangan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menyediakan formasi khusus sesuai ketentuan, pelaksanaannya belum sepenuhnya inklusif. Kendala utama mencakup minimnya data disabilitas yang akurat, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, serta keterbatasan sarana prasarana. Faktor pendukung ditemukan pada komitmen pemerintah daerah dan dukungan sosial-politik lokal. Artikel ini menekankan perlunya kebijakan adaptif berbasis data, koordinasi multi pihak, dan penyediaan fasilitas inklusif untuk mewujudkan tata kelola berdampak yang menjamin kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
Aligning Competency with Efficiency: An Analysis of Training for New Auditors
This study examines the alignment of training for new Civil Servant Candidate (CPNS) auditors with job preparation criteria in the context of Indonesian bureaucratic reform, which requires both high competency and budgetary efficiency. Using a descriptive case study methodology, this study analyzes 573 training records from a cohort of 24 CPNS auditors from Inspectorate 1. The study is led by a three-part theoretical framework that includes Competency-Based Human Resource Management, Malcolm Knowles' Andragogy Theory, and the Kirkpatrick Model of Training Evaluation. Results show that the existing training approach, which is mainly focused on cost-effective e-learning, successfully instills basic values while also providing a comprehensive base of technical knowledge. The resulting efficiency-driven approach leaves an extensive "how-to" vacuum by failing to build the practical, application-based analytical and reporting abilities required by recognized competency standards. The study suggests that, while the program is effective at the knowledge acquisition level (Kirkpatrick Level 2), it does not fully prepare new auditors for the job, necessitating extensive on-the-job training to bridge the gap between theory and practice.
Pengaruh Sistem Pengawasan terhadap Kinerja Guru melalui Lingkungan Kerja Pada SMK Negeri 7 Jember
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan terhadap kinerja guru melalui lingkungan kerja di SMK Negeri 6 Jember. Populasi yang digunakan adalah seluruh ASN pada SMK Negeri 6 Jember yang berjumlah 78 orang. Sementara itu, sampel dalm penelitian ini menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh ASN pada SMK Negeri 6 Jember dan teknik sampling yang digunakan yaitu convenience sampling. Metode yang digunakan adalah metode kausal dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu pengumpulan data utama dan data pendukung. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan secara parsial berpengaruh signifikan terhaddap kinerja guru di SMK Negeri 6 Jember, sistem pengawasan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap lingkungan kerja di SMK Negeri 6 Jember, lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMK Negeri 6 Jember, dan tidak ada pengaruh sistem pengawasan terhadap kinerja guru melalui lingkungan kerja. Sistem pengawasan ditemukan menjadi hal terpenting dalam meningkatkan kinerja guru jika dibandingkan dengan lingkungan kerja.
Xport Genie Application: A Prototype of AI Driven Public Services for Export Facilitation of SMEs in Indonesia
This study examines Xport Genie, a prototype of an AI-driven public service developed to overcome the structural barriers that Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia face when exporting. The core problem is that despite SMEs' dominance in the domestic economy, their export penetration rate remains very low due to challenges such as difficulties in product classification (HS codes), a lack of integrated market data, and weak digital marketing capabilities. To address this, Xport Genie utilizes a multi-modal AI architecture that combines Computer Vision to automate product classification and Generative AI to provide potential market recommendations and create effective marketing content. The findings indicate that the prototype serves as an intuitive interface that synthesizes disparate official datasets from various government sources, making them more accessible and actionable for SMEs. In conclusion, Xport Genie is a specific, AI-focused public service model that can significantly boost SMEs' contribution to national exports and support the Indonesian government's digital transformation goals.
Strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Meningkatkan Kinerja Perpajakan berdasar Perspektif Indigenous Public Administration
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan kinerja perpajakan daerah berbasis kearifan lokal. Banyuwangi secara konsisten mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan berbasis kearifan lokal yang digunakan dalam mekanisme tata kelola fiskal daerah, khususnya yang terkait langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menggali strategi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki kinerja fiskal positif di tingkat lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai leading sector dalam pengelolaan fiskal daerah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki keunikan tersendiri dalam mekanisme pemungutan pajak daerah yang mencerminkan prinsip Indigenous Public Administration. Pemerintah Banyuwangi mengintegrasikan standar perpajakan modern dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk membangun kepatuhan pajak yang didasarkan pada kesadaran dan kehendak kolektif, bukan hanya pada ketakutan terhadap sanksi. Selain menunjukkan dampak positif pada peningkatan pendapatan asli daerah, strategi ini juga meningkatkan legitimasi pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Manajemen Kolaboratif sebagai Strategi Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik dalam Konteks Transportasi di Kabupaten Banyumas
Penelitian ini mengkaji manajemen kolaboratif dalam penyediaan layanan transportasi umum melalui studi kasus Trans Banyumas. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan lewat wawancara dengan pemangku kepentingan utama, khususnya dewan direksi PT Banyumas Raya Transportasi. Analisis difokuskan pada kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, PT Banyumas Raya Transportasi, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan kualitas layanan. Didukung oleh kerangka teoritis Manajemen Kolaboratif, Manajemen Publik Baru, Manajemen Strategis, Teori Pemangku Kepentingan, dan Tata Kelola Kolaboratif, penelitian ini menelaah hubungan institusional, strategi manajemen, serta implikasi tata kelola. Temuan menunjukkan kolaborasi mendorong layanan lebih efisien, berbasis teknologi, dan berorientasi kinerja, sekaligus memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, tantangan muncul berupa fragmentasi organisasi, ketergantungan fiskal pada pusat, dan pemahaman publik yang terbatas. Hal ini menekankan perlunya keselarasan strategis, inovasi pendanaan, dan tata kelola partisipatif. Dalam transisi skema Buy the Service (BTS) menuju desentralisasi, keberlanjutan kolaborasi sangat bergantung pada kesiapan institusional pemerintah daerah. Studi ini memberi wawasan empiris tentang tata kelola kolaboratif subnasional sekaligus rekomendasi bagi transformasi layanan publik berkelanjutan.
Kolaborasi Penanganan Sampah di Kawasan Masjid Salman ITB
Pengelolaan sampah di kawasan berpenglola harus dilakukan oleh pihak manajemen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, namun kewajiban ini masih menghadapi berbagai kendala seperti tantangan sumber daya manusia. Penelitian ini menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanganan sampah di Masjid Salman ITB sebagai salah satu contoh kawasan berpengelola, menggunakan kerangka teori Ansell & Gash (2008). Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan wawancara mendalam terhadap 7 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi efektif melalui sinergi multi-pihak melibatkan pemerintah (DLH), internal masjid (YPM dan Komunitas Saviorangers), akademisi, swasta, dan komunitas lingkungan. Keberhasilan didukung tiga faktor utama: (1) kondisi awal kondusif dengan kesadaran lingkungan dan modal sosial; (2) desain kelembagaan fleksibel antara program formal dan gerakan komunitas; (3) kepemimpinan fasilitatif dari manajemen masjid. Proses kolaborasi intensif berhasil mentransformasi sistem pengelolaan sampah hingga mencapai target zero waste to landfill sejak akhir 2023. Model ini membuktikan institusi keagamaan dapat menjadi motor penggerak pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui tata kelola kolaboratif yang dapat direplikasi di 2.908 masjid di Kota Bandung. Kata Kunci: tata kelola kolaboratif; pengelolaan sampah; masjid ramah lingkungan
Tata Kelola Berdampak: Kolaborasi Multi Stakeholder untuk Kesejahteraan Dalam Pilar Lingkungan di Indonesia
Isu lingkungan kini menjadi salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDGs) dan menjadi tantangan bagi tata kelola nasional dan komitmen Indonesia di dunia internasional, di tengah banyaknya masalah deforestasi, polusi, dan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana lingkungan berpengaruh bagi kesejahteraan (kesehatan masyarakat, ekonomi lokal, ketahanan sosio-ekologis, dan keadilan antargenerasi), mengkaji efektivitas kolaborasi multi-stakeholder, dan menyusun saran untuk rekomendasi kebijakan pemerintah di masa depan untuk memperkuat tata kelola kolaboratif di tingkat nasional. Metode yang digunakan yaitu tinjauan naratif yang sistematis dari literatur nasional dan internasional (2010-2025) yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif untuk indikator lingkungan Indonesia, menggunakan strategi pencarian terindeks dan snowballing serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan yang dikelola dengan baik mengurangi beban penyakit, menciptakan pekerjaan yang ramah lingkungan, dan mendiversifikasi ekonomi lokal; meningkatkan ketahanan (misalnya melalui rehabilitasi mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai); menghormati hak generasi mendatang akan lingkungan yang baik. Kolaborasi berhasil ketika kewenangan nyata didelegasikan, adanya keseimbangan aktor pentahelix, dan bukti dari studi kasus memperlihatkan dampak ekologis dan sosial yang dapat diukur. Hambatan utama adalah adanya fragmentasi institusi, kapasitas yang tidak terfokus pada aktivitas, partisipasi semu, dan pembiayaan berdasarkan kinerja input/output bukan outcome. Penelitaian ini menyarankan perlunya peraturan yang memayungi proses kolaboratif, membuat platform tematik, standar partisipasi yang inklusifinklusif, kerangka monitoring dan evaluasi berbasis satu data, serta mensinergikan tujuan kolaboratif dengan RPJMN.
Pentingnya Perlindungan Dana Simpanan Bagi Nasabah Bank Digital
Pertumbuhan bank digital dapat memicu perubahan dalam struktur industri keuangan yang ada. Dengan potensi mengurangi peran lembaga keuangan tradisional, bank digital dapat membawa inovasi dan efisiensi yang lebih besar dalam layanan keuangan, namun juga memunculkan risiko terkait stabilitas sistem keuangan sehingga perlunya adanya pengawasan yang ketat terhadap bunga simpananbank digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dana simpanan nasabah bank. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi pustaka dengan menggunakan data sekunder dari literasi yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukan belum adanya UU maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai bank digital, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem bank digital. Ditambah lagi tingkat suku bunga simpanan yang relatif tinggi ditawarkan oleh bank digital untuk nasabah berarti memiliki resiko yang tinggi juga dan membuat persaingan semakin kentara. Meskipun bank digital menjadi peserta penjaminan LPS, tingginya bunga deposito yang ditawarkan bank digital melampaui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang ditetapkan LPS. Hal ini berarti saat bank digital yang terdaftar di LPS akan dilikuidasi, maka nasabah tidak dapat melakukan klaim terhadap uang simpananya yang berada di bank digital. Perlunya kolaborasi antar regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan) dalam membuat kebijakan khusus mengenai penjaminan tingkat suku bank digital karena sistem yang berbeda dengan bank konvensional maupun lembaga keuangan lainya.
Pengaruh Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Diklat Kementerian Pertahanan
Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin diperoleh adalah mengetahui pengaruh pendidikan terhadap kinerja pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan Badan Diklat Kementerian Pertahanan. Urgensi yang diidentifikasi pada penelitian yang sudah dilakukan yaitu kurangnya informasi mengenai pendidikan yang dimiliki oleh pegawai dan penilaian SAKIP yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan yaitu diangka 66,54. Pendekatan yang digunakan pada penelitian yakni kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 41 pegawai. Data dikumpulkan melalui angket tertutup yang terdiri dari tiga indikator utama: jenjang pendidikan, kesesuaian jurusan, dan kompetensi. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur mean dari masing-masing indikator dan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mean dari seluruh indikator berada dalam kategori baik, dengan indikator jenjang pendidikan mendapatkan skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator jenjang pendidikan merupakan komponen yang paling unggul dalam kinerja yang dimiliki oleh pegawai. Secara keseluruhan, pendidikan yang dimiliki oleh pegawai memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar manajemen sumber daya manusia dapat menyusun grand design pengembangan pegawai dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta mendorong pegawai untuk melakukan pengembangan melalui pendidikan agar kebutuhan keterampilan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dapat diidentifikasi. Selanjutnya, diharapkan hasil penelitian berikutnya dapat mengikutsertakan variabel lain seperti produktivitas kerja, dan lingkungan kerja agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran dengan lebih kompleks dan akurat. Kata Kunci: Pendidikan, Kinerja Pegawai, Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tata Kelola Kolaboratif untuk Mengatasi Paradoks Ketahanan Keluarga Urban di Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi eksisting ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Pekanbaru menggunakan pendekatan lima dimensi ketahanan keluarga berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 62 Tahun 2017. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif melalui wawancara mendalam dengan sebelas informan kunci yang dipilih secara purposive sampling. Kelima dimensi yang dianalisis meliputi legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Hasil penelitian mengungkapkan paradoks antara pencapaian material dan stabilitas psikologis keluarga. Meskipun keluarga menunjukkan ketahanan sangat baik dalam dimensi fisik (98,89% ketahanan pangan), ekonomi (92,72% kepemilikan jaminan kesehatan), dan sosial budaya (98,54% praktik keagamaan), namun menghadapi tantangan serius dalam dimensi sosial psikologi dengan tingginya angka perceraian mencapai 1.563 kasus pada tahun 2024. Pola pengasuhan yang buruk menjadi akar masalah utama (40% dari keseluruhan masalah), diperparah oleh tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program ketahanan keluarga yang hanya mencapai 11%-27% dari target 50%. Penelitian merekomendasikan pengembangan program pendidikan pengasuhan komprehensif, penguatan sistem koordinasi terintegrasi, dan peningkatan layanan konseling keluarga
Collaborative Governanve dalam Penanganan Darurat Sampah di Kota Cimahi
Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaborasi dalam penanganan darurat sampah di Kota Cimahi, mengidentifikasi peran aktor kunci, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Pada tahun 2025, tepatnya pasca Idul Fitri, Kota Cimahi ditetapkan darurat sampah dikarenakan meningkatnya timbulan sampah hingga mencapai 500 ton di 14 TPS, dengan keterbatasan ritase pengangkutan menuju TPA Sarimukti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur akademik, dokumen kebijakan, serta laporan resmi pemerintah daerah terkait penanganan darurat sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan, regulasi, dan pelatihan teknis bagi pengangkut sampah; masyarakat berkontribusi dalam pemilahan dan pengolahan mandiri sampah organik; sementara sektor swasta mendukung melalui pengembangan teknologi komposting, maggotisasi, dan insinerator. Proses kolaboratif diperkuat melalui forum dialog yang menghasilkan kesepakatan jadwal pengangkutan, pemanfaatan teknologi, dan insentif warga. Implementasi kolaborasi ini meningkatkan tingkat pemilahan sampah hingga 70 persen dan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih aktif dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan strategis yang mampu memperkuat efektivitas penanganan darurat sampah sekaligus menjadi model tata kelola berkelanjutan yang dapat direplikasi di daerah lain. Kata Kunci: collaborative governance; darurat sampah; pengelolaan sampah.
Analisis Pengaruh Usability Aplikasi E-personal Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat
Transformasi digital di sektor pemerintahan menuntut sistem informasi yang mudah digunakan oleh pegawai. Salah satunya adalah aplikasi E-Personal di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat yang berfungsi mendukung administrasi kepegawaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh usability aplikasi E-Personal terhadap efektivitas kerja pegawai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen System Usability Scale (SUS) untuk menilai usability dan self-assessment untuk mengukur efektivitas kerja. Sampel penelitian adalah 75 pegawai BRMP Jawa Barat yang dipilih dengan teknik sampling jenuh. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai SUS sebesar 58,83 (kategori D), yang mencerminkan aplikasi masih memiliki banyak aspek yang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rata-rata efektivitas kerja pegawai sebesar 23,96 dengan kategori sedang. Uji regresi menghasilkan koefisien positif 0,166, namun tidak signifikan (sig. 0,088 > 0,05), dengan nilai determinasi 0,039. Hal ini menunjukkan usability hanya menjelaskan 3,9% variasi efektivitas kerja, sementara sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lain di luar ruang lingkup penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usability aplikasi E-Personal tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja pegawai BRMP Jawa Barat.
Perspektif Multi Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil (LSM) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan secara bersama-sama. penelitian ini dilatarbelakangi untuk menangani isu-isu utama dalam pengelolaan sampah, seperti pengurangan risiko bencana, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Permasalahan lingkungan di DAS Cisadane seperti degradasi sumber daya air, tanah longsor, dan pencemaran sungai akibat penumpukan limbah, semakin menegaskan pentingnya mekanisme koordinasi dan kerja sama yang efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif pada model collaborative governance Ansell and Gash (2007), dimana aktor yang terlibat ada pemerintah, swastsa, akademisi dan non-governmental organization. studi literatur dan teknik analisis data menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman (1984). Hasil penelitian menunjukan bahwa kolaborasi yang terjadi sudah baik tetapi belum optimal terlaksana karena terdapat masalah terkait indikator penelitian, seperti belum peraturan daerah yang mendukung terkait pengelolaan sampah di DAS Cisadane Kota Tangerang.
Analisis Kepuasan Operator Terhadap Sistem Informasi Kepegawaian Di Pemerintahan Kabupaten Karawang
Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan operator terhadap Sistem Informasi Kepegawaian (SIM ASN) dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kepuasan tersebut di Pemerintah Kabupaten Karawang. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei, instrumen kuesioner disebarkan kepada 80 responden yang merupakan operator SIM ASN. Data dianalisis menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menentukan dimensi-dimensi dominan kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan operator dipengaruhi secara signifikan oleh lima dimensi: konten (kualitas informasi), akurasi (ketepatan data), format (penyajian sistem), kemudahan penggunaan (usability), dan ketepatan waktu (akses data). Dari kelima faktor tersebut, dimensi konten dan kemudahan penggunaan memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan. Namun, dimensi akurasi dan ketepatan waktu masih menjadi area kritis yang memerlukan peningkatan, mengingat adanya keluhan mengenai ketidaktepatan dan keterlambatan pembaruan data. Kesimpulannya, meskipun SIM ASN telah memberikan kemudahan, perbaikan kualitas informasi, akurasi data, dan kecepatan sistem harus menjadi prioritas. Penelitian ini merekomendasikan BKPSDM Kabupaten Karawang untuk melakukan evaluasi berkala dan menyediakan pelatihan menyeluruh guna meningkatkan efektivitas dan kepuasan pengguna terhadap layanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi.
Penerimaan Pengguna Sistem KRK-NEW Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model Pada Diciptabintar Kota Bandung
Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mendorong pemerintah, termasuk Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Diciptabintar) Kota Bandung menghadirkan inovasi layanan publik lebih cepat dan transparan. Namun, inovasi ini menghadapi tantangan serius karena jumlah pemohon justru mengalami penurunan signifikan antara tahun 2020 hingga 2024, mengindikasikan adanya masalah dalam penerimaan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem KRK-New dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei, populasi penelitian adalah 16.713 pemohon KRK-New. Sampel sebanyak 114 responden dikumpulkan melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert berbasis Google Form, kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap pengguna, menjadikannya faktor dominan dalam penerimaan sistem. Sementara itu, persepsi manfaat berpengaruh positif namun tidak signifikan. Meskipun tingkat penerimaan secara umum berada dalam kategori "baik", kendala teknis dan persepsi manfaat yang belum maksimal masih ditemukan. Untuk mengatasi hal ini, penelitian merekomendasikan penyederhanaan alur layanan, perbaikan antarmuka sistem, penyediaan backup link dan verifikasi QR code, penambahan panduan digital, serta sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan sistem bagi masyarakat.
Implementasi Kebijakan Fitur Layanan Pembinaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Aplikasi e-Kinerja di Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan fitur layanan pembinaan kinerja pegawai negeri sipil pada aplikasi e-Kinerja. Lokasi penelitian ini adalah Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui ialah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menganalisis implementasi kebijakan dari 4 (empat) aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini ialah implementasi fitur layanan pembinaan kinerja pada aplikasi e-Kinerja belum diterapkan secara optimal dinilai dari aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi kurang optimal karena masih terdapat indikator yang belum berjalan baik. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik karena hirarki dan SOP mendukung alur layanan pembinaan kinerja yang baik. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai fitur layanan pembinaan kinerja, menanamkan mindset pentingnya pembinaan kinerja bagi diri sendiri dan bawahan, peningkatan peran atasan dalam memberikan pembinaan individual, pengembangan aksesbilitas aplikasi e-Kinerja.
Penguatan Sumber Daya Manusia: Pelestarian Kesenian Jaranan berbasis Sanggar
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Sanggar Seni Putra Tanjung sebagai upaya pelestarian kesenian jaranan Jemberan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap pimpinan sanggar, budayawan, pemerintah setempat, dan pelaku seni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDM dilakukan secara partisipatif dan berbasis nilai budaya lokal, dengan sistem regenerasi seniman muda yang terstruktur namun tetap fleksibel. Struktur organisasi informal, kepemimpinan komunikatif, dan pembagian peran berdasarkan komitmen kolektif menjadi elemen kunci keberlangsungan sanggar. Temuan unik dari studi ini adalah bahwa manajemen berbasis komunitas yang humanistik dan non-formal terbukti efektif dalam membangun loyalitas anggota, menjaga otentisitas tradisi, serta menjembatani hubungan antara sanggar dengan masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan SDM yang kontekstual dalam organisasi kesenian, sekaligus menawarkan model pelestarian budaya yang relevan di tengah dinamika sosial lokal.
Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sukamentri Kabupaten Garut
Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama tempat tinggal yang layak. Penelitian ini menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sukamentri, Kabupaten Garut. Kelurahan Sukamentri yang dikenal sebagai kawasan "Kumuh Miskin" memiliki 475 keluarga miskin dan 98 keluarga sangat miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dan memahami secara mendalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamentri, Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif signifikan melalui transformasi rumah berdinding bilik, beratap bocor, dan berlantai tanah menjadi hunian yang kokoh dan sehat, serta peningkatan kesehatan keluarga dan produktivitas ekonomi. Namun, implementasi menghadapi kendala keterbatasan kuota bantuan, ketidaksesuaian nominal dengan inflasi, kurangnya sosialisasi, dan masalah verifikasi data yang memicu kesenjangan pemerataan. Program terbukti efektif sebagai tanggung jawab negara menjamin hak perumahan layak, namun memerlukan perbaikan dalam komunikasi publik, pendataan akurat, dan koordinasi antar instansi.
Strategi Bidang Penyuluh Industri Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Garut
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bidang penyuluh industri dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Garut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, penelitian ini mengkaji kondisi pemberdayaan IKM yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluh Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 42.702 unit IKM yang harus dilayani oleh empat orang penyuluh, terjadi ketimpangan kapasitas yang signifikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas program, dimana pelatihan dan pendampingan cenderung difokuskan pada IKM yang telah terlibat sebelumnya. Melalui analisis SWOT, ditemukan bahwa program pemberdayaan berada pada posisi Kuadran II yang memiliki kekuatan internal solid berupa dasar hukum yang jelas, peran penyuluh yang aktif, koordinasi dengan dinas terkait, dan keberadaan IKM bersertifikat sebagai role model. Program ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi digital pelaku IKM, persaingan produk impor, dan ketidakstabilan ekonomi lokal. Strategi pemberdayaan mengimplementasikan tiga tahapan pemberdayaan Sulistiyani (2004) yaitu enabling melalui penciptaan iklim kondusif dan identifikasi masalah partisipatif, empowering melalui penguatan kapasitas dan kemitraan dengan perguruan tinggi, serta protecting melalui pendampingan legalitas usaha dan perlindungan hukum. Meskipun menghadapi tantangan struktural, program ini berhasil menciptakan model pembinaan efektif dengan pendekatan selektif dan bertahap, serta membuka peluang ekspansi melalui digital marketing dan penetrasi pasar ekspor seperti yang dicapai produk kulit Garut.
Pengaruh Program E-Learning (ELSA) Terhadap Pengembangan Kompetensi Pegawai PT Patra Jasa
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program e-learning (ELSA) terhadap pengembangan kompetensi pegawai di PT Patra Jasa. Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi mengenai sejauh mana program e-learning dapat meningkatkan kompetensi pegawai secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data dari pegawai yang berpartisipasi dalam program ELSA. Sampel penelitian terdiri dari 80 pegawai PT Patra Jasa yang dipilih sebagai peserta pelatihan batch pertama. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari tiga indikator utama: teknologi, konten pembelajaran, dan desain pembelajaran. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengukur rata-rata mean dari masing-masing indikator dan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata mean dari seluruh indikator berada dalam kategori baik, dengan indikator teknologi mendapatkan skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknologi merupakan komponen yang paling unggul dalam program ELSA. Secara keseluruhan, program e-learning di PT Patra Jasa memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kompetensi pegawai, seperti yang terlihat dari tingginya nilai pada indikator teknologi, konten pembelajaran, dan desain pembelajaran. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan agar PT Patra Jasa terus mengembangkan dan memperbarui konten dan desain pembelajaran serta teknologi yang digunakan dalam program ELSA. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel lain seperti budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kompensasi yang mungkin mempengaruhi peningkatan kompetensi pegawai serta menggunakan sampel yang lebih besar untuk memvalidasi temuan penelitian ini. Kata Kunci: e-learning; kompetensi pegawai, PT Patra Jasa
Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Pada Warung Kelontong Madura di Kelurahan Kedoya Selatan Kota Jakarta Barat
Persaingan bisnis antara pasar modern seperti minimarket dengan UMKM warung kelontong menjadi topik yang semakin relevan di Indonesia. Warung kelontong, sebagai salah satu bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi tantangan besar dalam berkompetisi dengan minimarket yang dikelola oleh jaringan ritel modern pemodal besar. Minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya menawarkan kenyamanan, kebersihan, dan pilihan produk yang lebih banyak, serta program promosi yang menarik. Hal ini seringkali menarik konsumen, terutama di daerah perkotaan atau pinggiran kota yang dimana mobilitas dan aksesibilitas menjadi faktor penting. Di Kelurahan Kedoya Selatan, banyak penelitian yang secara khusus menganalisis perilaku konsumen pada Warung Kelontong Madura, terutama di tingkat lokal seperti Kelurahan Kedoya Selatan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan memahami preferensi mereka terhadap Warung Kelontong Madura di Kelurahan Kedoya Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perilaku konsumen pada warung madura cenderung dipengaruhi oleh harga, lokasi, dan nilai sosial budaya lokal sehingga pemilik warung perlu memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan konsumen selalu tersedia dan mudah diakses. Selain itu, kualitas produk harus dijaga untuk memenuhi harapan konsumen. Layanan yang memuaskan juga penting dalam menciptakan pengalaman belanja yang positif.
Pelaksanaan Evaluasi Program Pelatihan Design Grafis dengan Menggunakan Model Cipp pada UPT BLK di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
UPT BLK pada saat program pelatihan Design grafis telah melakukan evaluasi dengan model CIPP, dimana proses evaluasi tersebut dibagi ke dalam 4 komponen evaluasi yang terdiri dari Context, Input, Process dan Product. Metode yang digunakan adalah dengan metode penelitian kualitatif yang didukung dengan data dan informasi dari hasil wawancara yang terstruktur serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari setiap komponen evaluasi tersebut terdapat suatu indikator penilaian yang belum sesuai dengan standar yang seharusnya yaitu (1) pada komponen context penyusunan program melalui analisis kebutuhan pelatihan belum dilakukan sesuai dengan standar SKKNI No.333 karena pada prosesnya UPT BLK hanya berlandaskan pada pemikirin atau keiingin subjektif para pegawai atau pemangku kepentingan Disnaker, (2) pada komponen input fasilitas sarana & prasarana belum tersedia sebagaimana mestinya khususnya pada prasarana ruangan pembelajaran yang dirasa tidak nyaman oleh para peserta, (3) pada komponen process partisipasi peserta belum dilakukan secara optimal karena terdapat sebagian peserta yang masih pasif dalam menanggapi atau mengajukan pertanyaan pada saat proses pembelajaran dan (4) pada komponen product belum dilakukan proses evaluasi sama sekali sehingga tidak diketahuinya hasil yang didapat oleh peserta maupun penyelenggara dari program pelatihan Design Grafis yang telah dilaksanakan.
Menyoal Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan pelaporan SPT Tahunan PPh 21 wajib pajak Orang Pribadi dan rendahnya penerimaan denda sanksi pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis keadilan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif asosiatif. Pengumpulan data melalui kuesioner pada 270 orang responden dan dianalisis menggunakan perangkat SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan sanki pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Tangerang Timur sebesar 56,1%. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas responden menilai tarif pajak dan kebijakan PTKP cukup adil dan proporsional, tetapi terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil, terutama terkait tanggungan, pengeluaran penting, serta keterbatasan informasi. Responden mendukung sanksi tegas untuk meningkatkan kepatuhan, namun efektivitas dan keadilannya masih dipertanyakan. Pendekatan edukatif dinilai lebih mendorong kepatuhan sukarela jangka panjang. Kesadaran dan pemahaman prosedur pelaporan menjadi faktor penting, meski masih terhambat oleh kompleksitas sistem. Peneliti merekomendasikan sistem perpajakan yang lebih adil sesuai kondisii riil ekonomi wajib pajak dan pendekatan sanksi yang edukatif melalui edukasi digital dan keterlibatan perusahaan.
Pembelajaran Global untuk Partisipasi Lokal: Analisis Komparatif User experience Aplikasi Disdukcapil dengan Praktik Terbaik Regional
Transformasi digital pemerintahan telah menjadi agenda prioritas global yang memerlukan pembelajaran lintas negara untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis kualitas pengalaman pengguna aplikasi Disdukcapil di Indonesia melalui perbandingan dengan praktik terbaik regional di ASEAN. Menggunakan pendekatan deskriptif komparatif, studi ini mengevaluasi data rating aplikasi Disdukcapil di 14 daerah yang menunjukkan variasi signifikan antara 1,8 hingga 4,0 dari skala 5,0. Hasil penelitian mengungkap bahwa disparitas kualitas pengalaman pengguna antar daerah mencerminkan lemahnya standardisasi nasional dan koordinasi dalam pengembangan layanan digital. Perbandingan dengan SingPass Singapura yang mencapai tingkat adopsi 97 persen dan investasi digital Malaysia sebesar 40 miliar dolar menunjukkan kesenjangan yang dapat dijembatani melalui pembelajaran adaptif. Penelitian ini mengajukan model pembelajaran global untuk partisipasi lokal yang mengintegrasikan standardisasi pengalaman pengguna, implementasi kecerdasan buatan untuk unifikasi layanan, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan. Framework yang dihasilkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengadaptasi praktik internasional sesuai konteks lokal untuk meningkatkan kualitas partisipasi digital masyarakat. Kata Kunci: pengalaman pengguna, partisipasi digital, pembelajaran global, tata kelola kolaboratif, transformasi digital
Partisipasi Pria Pada Pelaksanaan Program Keluarga Berencana MOP di Kecamatan Serang Kota Serang
Program Keluarga Berencana merupakan upaya strategis Pemerintah Kota Serang dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu metode yang ditawarkan adalah Metode Operasi Pria (MOP). Namun, partisipasi pria dalam program ini masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk partisipasi pria dalam pelaksanaan program KB MOP di Kecamatan Serang, Kota Serang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari akseptor MOP, istri akseptor, Petugas Lapangan KB, kader, bidang pengendalian penduduk, dan bidan, yang dipilih secara purposive karena dinilai paling memahami dan terlibat langsung dalam program. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi dan member check. Teori partisipasi yang digunakan adalah Cohen dan Uphoff, mencakup dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria cenderung pasif dalam pengambilan keputusan, hanya terlibat sebagai peserta dalam pelaksanaan, merasakan manfaat ekonomi dan kesehatan meski belum menyadari kontribusinya dalam pengendalian penduduk, serta minim partisipasi dalam evaluasi akibat kurangnya forum umpan balik dan keterlibatan tokoh masyarakat.
Pengendalian Resistensi Antimikroba: Efektivitas Kebijakan Penjualan Antibiotik di Apotek
Resistensi antimikroba adalah masalah global, yang pada tahun 2019 bertanggung jawab atas 1,27 juta kematian di seluruh dunia, 133.800 diantaranya di Indonesia. Pada tahun 2023 kasus resistensi antimikroba di Indonesia mencapai 70,75%, jauh di atas target 52%. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional, termasuk pembelian antibiotik tanpa resep dokter, merupakan salah satu penyebab utama resistensi antimikroba. Meskipun terdapat regulasi yang melarang penjualan antiobiotik tanpa resep dokter, namun efektivitasnya masih rendah karena faktanya pada tahun 2023 sebanyak 70,75% apotek masih menjual antibiotik tanpa resep dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penjualan antibiotik di apotek, mengidentifikasi faktor penghambat dan memberikan rekomendasi. Penelitian ini dialkukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan model evaluasi berbasis tujuan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan belum sepenuhnya efektif dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan ini meliputi: 1) belum optimalnya regulasi dan pengawasan; 2) kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat; 3) minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penjualan antibiotik serta 4) motif ekonomi apotek. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan mengendalikan resistensi antimikroba di Indonesia, rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1) penguatan regulasi dan pengawasan; 2) kampanye kesadaran masyarakat secara masif; 3) pemanfaatan digitalisasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat; 4) pemberdayaan tenaga kesehatan dan apoteker; 5) kolaborasi multisektoral dan 6) penelitian berkelanjutan.
Youth Leadership Development dalam Kebijakan Pendidikan Karakter: Analisis Konten Program Barak Militer di Jawa Barat
Fenomena meningkatnya kenakalan remaja dan perilaku menyimpang di Jawa Barat mendorong pemerintah daerah untuk meluncurkan program pendidikan karakter berbasis barak militer. Program ini dipromosikan sebagai solusi dalam menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan bagi generasi muda, namun menuai dukungan sekaligus kritik publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana wacana kebijakan tersebut dipersepsikan masyarakat melalui komentar netizen di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel serta perdebatan pakar di televisi nasional. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas literatur pendidikan karakter dengan menekankan dimensi komunikasi publik digital, secara praktis, studi ini membantu pemerintah memahami legitimasi kebijakan dari perspektif masyarakat akar rumput maupun kalangan pakar. Metode yang digunakan adalah analisis konten kualitatif terhadap ribuan komentar netizen serta dokumentasi debat publik, dengan pengelompokan kategori pesan (dukungan, kritik, saran, netral) dan pengukuran tingkat keterlibatan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan publik menguatkan legitimasi program sebagai solusi atas krisis disiplin remaja, sedangkan kritik menyoroti risiko pelanggaran hak anak, trauma psikologis, dan absennya pendekatan pedagogis humanis. Temuan ini memperlihatkan adanya polarisasi wacana: legitimasi sosial berbasis pengalaman dan figur karismatik versus legitimasi normatif berbasis regulasi dan etika. Kesimpulannya, efektivitas kebijakan pendidikan karakter tidak hanya ditentukan oleh implementasi formal, tetapi juga oleh bagaimana ia dikomunikasikan, dipersepsi, dan dinegosiasikan dalam ruang publik digital maupun formal. Implikasi praktis penelitian ini menekankan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang adaptif, mengintegrasikan narasi emosional masyarakat dengan argumen normatif pakar agar kebijakan lebih berkelanjutan dan diterima luas.
Analisis Kualitas Pelayanan PT. Edu Media Digital Sebagai Penyedia Sistem Informasi Administrasi Akademik Melalui Metode SERVQUAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Edu Media Digital sebagai penyedia sistem informasi administrasi akademik dengan menggunakan metode SERVQUAL. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif, yang dilaksanakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pengguna dan realitas pelayanan yang diterima, terutama pada dimensi reliability (keandalan) dan responsiveness (daya tanggap), yang ditandai dengan sistem yang error dan penanganan keluhan yang lambat. Dimensi assurance (jaminan) juga belum optimal dalam hal keamanan data dan kejelasan informasi. Meskipun tampilan sistem (tangibles) dinilai baik, fitur belum sepenuhnya stabil, dan dukungan (empathy) terhadap pengguna baru masih kurang. Disimpulkan bahwa pelayanan PT. Edu Media Digital belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Rekomendasi perbaikan meliputi modernisasi sistem, peningkatan keamanan, serta peningkatan responsivitas dukungan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem informasi administrasi akademik yang lebih berkualitas.
Penguatan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) : Studi Pada Kabupaten Indramayu
Inspektorat Kabupaten memiliki peran strategis dalam pengawasan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yang memengaruhi opini audit BPK terhadap pemerintah daerah. Namun, pengawasan intern di Kabupaten Indramayu masih menghadapi sejumlah kelemahan sehingga opini WTP yang diperoleh disertai paragraf penekanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Indramayu, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berjalan sudah cukup baik, namun masih terdapat hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam menjalankan pengawasan internal, dilihat dari lima dimensi teori pengawasan (T. Hani Handoko, 2014) dimana dimensi prosedur, ketelitian dan perbaikan sudah baik dan sesuai, namun dimensi standar dan pengukuran pekerjaan masih belum optimal. Untuk mengatasi hambatan, direkomendasikan upaya yang dapat ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yaitu melalui strategi penguatan kelembagaan dan manajerial. Pertama, optimalisasi rekrutmen SDM berbasis analisis jabatan dan beban kerja. Kedua, peningkatan kualitas pengawasan berorientasi pada prinsip 3E (ekonomis, efektif, efisien). Ketiga, pengembangan sistem informasi pengawasan internal yang terintegrasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.
Peran Penting Laporan Keuangan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Laporan keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, lemahnya praktik pencatatan dan pelaporan keuangan masih menjadi tantangan utama yang menghambat efisiensi usaha, akses pendanaan, serta pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fungsi laporan keuangan dalam mendorong kinerja UMKM melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data berasal dari delapan jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan berbagai literatur akademik lain yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan baik berkontribusi terhadap efisiensi operasional, akuntabilitas usaha, akses terhadap pembiayaan, serta peningkatan daya saing. Sebaliknya, rendahnya literasi akuntansi dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital menjadi hambatan utama dalam implementasi pelaporan keuangan yang optimal. Dengan demikian, laporan keuangan terbukti bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai alat manajerial dan strategis yang esensial dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan berkelanjutan, digitalisasi, insentif kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam pengelolaan laporan keuangan.
Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Tim Peningkatan Legalitas Perizinan di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem penilaian kinerja yang lebih objektif, terukur, dan relevan bagi Tim Peningkatan Legalitas Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Selama ini, penilaian kinerja masih berfokus pada individu dan administratif, sehingga kontribusi kolektif tim belum terefleksikan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penilaian kinerja yang telah ada serta merancang instrumen penilaian kinerja tim yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan spesialis, dokumentasi, serta analisis dokumen resmi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, sementara analisis data mengikuti model Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja tim belum terstruktur secara formal, karena evaluasi yang ada masih berorientasi individu melalui aplikasi TRK dan survei kepuasan masyarakat. Instrumen yang dirancang mengombinasikan Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) untuk menilai perilaku kerja tim dan Key Performance Indicators (KPI) untuk mengukur capaian hasil. Instrumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran seimbang antara proses dan hasil kerja tim. Simpulan penelitian merekomendasikan penerapan penilaian berbasis tim secara bertahap, pelatihan bagi penilai, penyusunan SOP khusus, dan penguatan budaya kerja kolaboratif.
Analisis Persepsi Pegawai Terhadap Penerapan Manajemen Pengetahuan di Direktorat Jenderal Pajak
Kebutuhan pengetahuan bagi organisasi semakin penting karena pengetahuan merupakan salah satu sumber daya yang tidak akan habis walaupun telah digunakan atau dibagikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mewawancarai sejumlah pegawai. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara tematik agar diperoleh gambaran persepsi pegawai tentang manajemen pengetahuan. Analisis data menggunakan knowledge management framework dari Alavi & Leidner yang terdiri dari knowledge creation, knowledge retrieval, knowledge distribution dan knowledge aplication. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pegawai telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan yang digambarkan melalui motivasi, alasan, manfaat, dan kendala yang mereka alami dalam berbagi dan memeroleh pengetahuan. Pegawai belum mengetahui secara detail aplikasi Knowledge Management System (KMS) di Kementerian Keuangan. Namun, mereka memiliki minat dan harapan dalam menggunakan aplikasi KMS di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, penulis merekomendasikan agar DJP dapat mengintegrasikan aplikasi berbagi pengetahuan dalam satu platform, meningkatkan kemudahan akses dan kredibilitas konten pengetahuan, membangun budaya berbagi, memasukkan sharing knowledge dalam pengukuran kinerja, serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang aktif berbagi pengetahuan. Kata Kunci: Manajemen Pengetahuan, Direktorat Jenderal Pajak, Persepsi Pegawai.
Efektivitas Revitalisasi Alun-alun Garut Tahun 2022 dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan
Penelitian ini mengevaluasi efektivitas revitalisasi Alun-alun Garut tahun 2022 sebagai bagian dari implementasi kota berkelanjutan sesuai target SDGs 11.7, yaitu ruang publik yang inklusif, aman, dan mudah diakses. Konsep kota berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pembangunan fisik, keterlibatan sosial, dan perlindungan lingkungan. Rumusan masalah berfokus pada sejauh mana revitalisasi mampu mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta mencapai lima dimensi efektivitas kebijakan publik, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat waktu. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dengan memanfaatkan data primer dari wawancara dengan Bappeda dan Disperkim Kabupaten Garut serta data sekunder dari dokumen, literatur, dan media. Hasil menunjukkan revitalisasi berhasil meningkatkan interaksi sosial, menyediakan fasilitas inklusif, dan mendorong ekonomi informal. Namun, menghadapi kendala terkait zonasi pedagang, kesadaran kebersihan, dan koordinasi antarinstansi. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) tahun 2025 diharapkan memperkuat tata kelola dan keberlanjutan ruang publik. Temuan menegaskan efektivitas revitalisasi bergantung pada pembangunan fisik, perilaku sosial, manajemen tata kelola, dan partisipasi masyarakat.
Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengoperasian Srikandi : Studi Kasus Di Pelayanan Adaministrasi Disperindag-ESDM
Penelitian ini mengkaji kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terpadu (SRIKANDI) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Fenomena yang dikaji berangkat dari permasalahan rendahnya efektivitas implementasi aplikasi digital di sektor publik yang kerap kali tidak dibarengi dengan kesiapan kultural dan kompetensi teknis para aparatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai negeri sipil, observasi magang, dan dokumen internal organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SRIKANDI masih bersifat simbolis dan belum terintegrasi ke dalam proses kerja rutin. Faktor penghambat utama adalah kesenjangan kompetensi digital antargenerasi, technostress di kalangan pegawai senior, dan ketiadaan kebijakan internal. Strategi adaptif, seperti pendampingan teknis dan penguatan kolaborasi internal, telah mulai dikembangkan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan internal, perancangan pelatihan berdasarkan kebutuhan dunia nyata, dan studi lebih lanjut untuk mengeksplorasi proses pembelajaran digital jangka panjang bagi pegawai negeri sipil.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Rotasi Kerja, Lingkungan Kerja, Beban Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember
Kinerja merupakan salah satu faktor kunci bagi suatu instansi yang menjadi penentu tercapainya kualitas hasil kerja yang baik dalam tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional, rotasi kerja, lingkungan kerja, beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 56 orang yang merupakan keseluruhan pegawai ASN. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan instrumen penelitian skala likert. Pengujian data penelitian menggunakan beberapa teknik pengujian yaitu uji instrumen data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R2), dan uji hipotesis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, dan beban kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Sementara, rotasi kerja dan kompensasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai. Namun, variabel kepemimpinan transformasional, rotasi kerja, lingkungan kerja, beban kerja, dan kompensasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai. Hasil ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya evaluasi pengelolaan sumber daya manusia atau pegawai yang tepat sasaran.
Pelaksanaan Kelompok Kerja Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kelompok kerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara (PPSDM Geominerba) serta merumuskan rekomendasi peningkatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penyajian deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kelompok kerja dilakukan melalui empat pokja utama (BPE, BRS, BPS, dan BTU). Pada dimensi desain pekerjaan, tugas terstruktur dengan jelas namun variasi keterampilan masih terbatas. Dari sisi komposisi, pembagian peran cukup baik, meski terdapat kekurangan SDM dengan kompetensi khusus pada BRS dan BPE. Pada dimensi konteks, sarana kerja tersedia tetapi sdm, sistem penghargaan dan arahan pimpinan belum optimal. Pada dimensi proses, tujuan bersama telah dipahami, namun koordinasi mendesak sering menimbulkan miskomunikasi. Rekomendasi yang diajukan meliputi rotasi tugas, pelatihan dan mentoring, evaluasi beban kerja serta perencanaan SDM jangka panjang, penyusunan SOP rinci, pemberian penghargaan berbasis kontribusi, dan penguatan komunikasi melalui briefing rutin serta kanal resmi.
Authentic Leadership Dalam Konteks Kepemimpinan Lokal di Provinsi Jawa Barat
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep kepemimpinan autentik (authentic leadership) dalam konteks kepemimpinan lokal di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada figur Bapak Dedi Mulyadi. Kepemimpinan autentik mengedepankan nilai-nilai seperti kesadaran diri, transparansi relasional, pemrosesan informasi secara seimbang, dan perspektif moral internal. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan autentik telah terimplementasi secara nyata dalam gaya kepemimpinan lokal yang berpihak kepada rakyat, mengakar pada nilai-nilai budaya Sunda, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan autentik berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik, penguatan partisipasi warga, serta efektivitas kebijakan publik yang humanis dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan model kepemimpinan daerah yang berbasis nilai dan budaya lokal, serta menawarkan rekomendasi untuk pelembagaan kepemimpinan autentik dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Optimalisasi Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa di LPSK Menuju Birokrasi Bersih, Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik Prima
Pengadaan barang/jasa merupakan fungsi krusial yang menopang seluruh kegiatan operasional organisasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius berupa inefisiensi dan keterlambatan, yang seringkali menyebabkan penyelesaian tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Permasalahan ini diperparah oleh ketidaksesuaian dalam pemilihan vendor yang belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Penelitian ini berfokus pada analisis optimalisasi sumber daya pengadaan barang/jasa di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bertujuan mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Metode yang digunakan adalah analisis pemecahan masalah dengan strategi alternatif, yang divisualisasikan menggunakan diagram fishbone dan diberikan bobot nilai pada setiap strategi tapisan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi enam strategi utama yang memiliki nilai prioritas tertinggi: (a) membangun atau mengembangkan aplikasi tata kelola pengadaan barang dan jasa (total nilai=12,10), (b) melakukan koordinasi pengadaan bersama dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (total nilai=10,50), (c) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengadaan barang dan jasa (total nilai=10,00), (d) mengusulkan pengarsipan seluruh dokumen kelengkapan kontrak secara sistematis (total nilai=9,60), (e) meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan (total nilai=9,60), dan (f) membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (total nilai=9,30). Implementasi terpadu dari strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengadaan dan memperkuat integritas birokrasi di LPSK.
Implementasi E-Katalog Versi 6 Untuk Meningkatkan Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Balai Diklat Keuangan Pontianak
Transformasi digital dalam sektor publik telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu inovasi terkini adalah implementasi e-Katalog versi 6 yang dikembangkan oleh LKPP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Katalog versi 6 pada satuan kerja pemerintah dari perspektif administrasi publik, dengan fokus pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pelaku pengadaan yang terlibat dalam proses pengadaan melalui e-Katalog versi 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini bisa mengintegrasikan sistem pengadaan, meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan proses dan penurunan harga melalui fitur negosiasi harga, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas melalui jejak digital. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan SDM, dukungan helpdesk aplikasi yang belum optimal dan keterbatasan jumlah pelaku usaha. Implementasi e-Katalog versi 6 mencerminkan pergeseran menuju tata kelola berbasis digital yang lebih responsif dan akuntabel, serta memperkuat arah reformasi birokrasi di Indonesia. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perbaikan sistem pengadaan dan memperluas wawasan teoretis dalam studi administrasi publik digital.
Efektivitas Aplikasi Sapawarga Dalam Meningkatkan Partisipasi Digital Masyarakat
Transformasi digital dalam layanan publik mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi Sapawarga sebagai platform digital terintegrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam layanan publik. Aplikasi ini menyediakan layanan pajak kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran digital, informasi lowongan pekerjaan berbasis pencocokan kompetensi pengguna, layanan Covid-19 yang komprehensif meliputi vaksinasi dan konsultasi, serta platform berbagi kegiatan RW untuk memperkuat keterlibatan sivik komunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi Sapawarga dalam mendorong partisipasi digital masyarakat Jawa Barat dan mengukur tingkat adopsi teknologi dalam layanan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen resmi, laporan evaluasi program, publikasi ilmiah mengenai digitalisasi layanan publik, studi kasus implementasi e-government, dan tinjauan literatur sistematis terkait partisipasi digital masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Sapawarga berhasil meningkatkan partisipasi digital masyarakat dengan memberikan akses layanan terintegrasi yang mudah digunakan, meningkatkan efisiensi waktu pelayanan yang optimal, dan memperkuat transparansi informasi publik secara signifikan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan utama berupa rendahnya literasi digital masyarakat dan kesenjangan infrastruktur teknologi di daerah terpencil yang memerlukan strategi pengembangan berkelanjutan dan pendekatan inklusif.
Penerapan Balanced Scorecard Dalam Evaluasi Kinerja Pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai sasaran program dan kegiatan dalam proses organisasi yang dijalankan. Agar proses tersebut berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah dirancang, maka organisasi perlu melakukan evaluasi kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Organisasi dengan metode Balanced Scorecard pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat hingga memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja yang terlaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik telaah dokumen dengan berkas-berkas terkait seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian pada BBPMP Provinsi Jawa Barat menunjukan bahwa: (1) Kinerja dari perspektif keuangan memiliki kinerja yang sangat ekonomis dan sangat efektif; (2) Kinerja dari perspektif pelanggan memperoleh interpretasi sangat baik; (3) Kinerja dari perspektif proses bisnis internal memperoleh interpretasi baik; (4) Kinerja dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan interpretasi baik. Secara keseluruhan, kinerja BBPMP Provinsi Jawa Barat memperoleh kategori sangat baik. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini yaitu adalah pelatihan teknis penyusunan laporan berbasis output, pengembangan sistem manajemen kinerja berbasis digital dan pemenuhan komposisi SDM yang ideal dan proporsional.
Kinerja Bidang Bina Marga Dinas PUTR Kota Sukabumi Dalam Pemeliharaan Jalan
Pemeliharaan jalan yang efektif merupakan fondasi penting dalam mendukung kelancaran transportasi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dalam pemeliharaan jalan menggunakan teori kinerja Agus Dwiyanto yang mencakup lima dimensi: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 12 informan kunci, observasi lapangan sistematis, dan analisis dokumen komprehensif. Temuan menunjukkan kinerja Bidang Bina Marga mencapai efektivitas moderat dengan tingkat kemantapan jalan 88,59% dari total jaringan 117,796 km, melampaui target 80% yang ditetapkan. Produktivitas menunjukkan pemanfaatan anggaran yang efektif melalui metode kontraktual dan swakelola meskipun menghadapi kendala cuaca dan keterbatasan 24 personel. Kualitas layanan mengikuti standar Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 namun masih terdapat keluhan terkait perbaikan ketahanan masyarakat. Responsivitas menunjukkan kemampuan respon 24 jam terhadap aduan masyarakat dengan sistem pengaduan terintegrasi. Tanggung jawab diwujudkan melalui pengawasan ketat sesuai regulasi dan prosedur BPBJ. Akuntabilitas diwujudkan melalui transparansi anggaran LPSE dan pelaporan rutin LAKIP, LPPD, LKPJ kepada DPRD. Optimalisasi tersebut memerlukan peningkatan anggaran 30-40%, ekspansi SDM 50-60%, modernisasi peralatan, dan perbaikan koordinasi antar instansi.
Membangun Pemahaman Akuntansi Sejak Usia Dini Dalam Upaya Menumbuhkan Kesadaran Finansial
Konsep akuntansi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran finansial sejak usia dini. Pengenalan prinsip-prinsip dasar akuntansi dan literasi keuangan kepada anak-anak, baik melalui pendidikan formal di sekolah dasar maupun interaksi sehari-hari di lingkungan keluarga, dapat membentuk fondasi kuat dalam pengelolaan keuangan pribadi di masa depan. Melalui berbagai metode seperti pembiasaan menabung, simulasi transaksi sederhana, serta integrasi kegiatan bermain yang melibatkan aspek keuangan, anak-anak belajar memahami nilai uang, pentingnya perencanaan keuangan, serta sikap hemat dan bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa pengenalan konsep menabung dan akuntansi sejak dini berdampak positif terhadap perilaku dan sikap finansial anak, mendorong terciptanya kebiasaan pengelolaan uang yang bijak dan kemandirian finansial di kemudian hari. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, penelitian ini mengeksplorasi potensi integrasi prinsip akuntansi dalam aktivitas sehari-hari anak- anak dan remaja, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal. Dengan demikian, penerapan konsep akuntansi sejak usia dini tidak hanya meningkatkan pemahaman literasi keuangan, tetapi juga mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi secara lebih matang dan bertanggung jawab.
Persepsi Alumni Terkait Dampak Pelatihan Struktural Kepemimpinan Terhadap Pengembangan Karir ASN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi alumni terhadap dampak Pelatihan Struktural Kepemimpinan terhadap pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner online yang menyasar 147 alumni pelatihan (PKP, PKA, PKN II) angkatan 2023-2024 di Pusjar SK Tasnas. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, alumni memiliki persepsi yang sangat positif. Mayoritas menilai materi pelatihan relevan dengan jabatan, telah memenuhi persyaratan kompetensi, serta mampu diterapkan (KSA) dalam tugasnya. Pelatihan juga dinilai berhasil memperluas jaringan profesional dan mentransformasi kapasitas kepemimpinan. Namun, temuan kritis mengungkap adanya kesenjangan antara output pelatihan dengan sistem manajemen karir di instansi, dimana pelatihan seringkali belum terintegrasi dengan kebijakan promosi dan penempatan jabatan. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara penyelenggara pelatihan dan instansi dalam membangun sistem manajemen talenta yang mampu mengoptimalkan kompetensi alumni untuk percepatan pengembangan karir dan kinerja birokrasi.
Menuju Kebijakan Publik Berbasis Utilitarianisme: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum Mendorong Kesejahteraan Sosial
Kemiskinan sebagai fenomena multidimensi tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta akses sosial lainnya. Kebijakan publik yang selama ini dirancang seringkali hanya menitikberatkan pada distribusi sumber daya material, sehingga berisiko melahirkan ketergantungan dan gagal menjawab akar ketidaksetaraan sosial. Artikel ini mengkaji relevansi pendekatan utilitarianisme Jeremy Bentham serta pendekatan kapabilitas Amartya Sen dan Martha Nussbaum sebagai kerangka filosofis dalam perumusan kebijakan publik. Utilitarianisme menekankan prinsip the greatest happiness for the greatest number melalui kalkulasi manfaat dan penderitaan, sementara pendekatan kapabilitas berfokus pada perluasan kebebasan, kapasitas, dan peluang individu dalam mencapai kehidupan bernilai. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan analisis literatur filosofis, historis, dan kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau distribusi material cenderung terbatas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, kombinasi utilitarianisme dengan pendekatan kapabilitas mendorong kebijakan publik yang lebih inklusif, holistik, dan berkelanjutan. Implikasinya, keberhasilan kebijakan publik ditentukan sejauh mana mampu memperkuat kapabilitas masyarakat, menjamin distribusi manfaat yang adil, serta menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif. Dengan demikian, utilitarianisme dan kapabilitas menjadi pijakan etis sekaligus praktis dalam merumuskan kebijakan publik menuju keadilan sosial substantif. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Utilitarianisme, Kapabilitas, Kesejahteraan Sosial
Efektivitas Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan HAM. Program ini dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang turut menerapkan kebijakan tersebut. Seperti daerah lain, Sidoarjo juga menghadapi berbagai tantangan dalam isu HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi RANHAM tahun 2023 di Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Data tambahan diperoleh dari dokumen pemerintah serta media massa, baik cetak maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Sidoarjo telah melaksanakan tujuh aksi utama RANHAM secara aktif, melibatkan banyak instansi daerah. Namun, meskipun sudah ada upaya pemantauan dan evaluasi, beberapa kendala masih muncul dalam pelaksanaan, sehingga implementasi RANHAM di Sidoarjo belum bisa dikatakan maksimal.
Strategi Kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon dalam Mewujudkan Akses Sanitasi Aman Menuju Lingkungan Sehat Tahun 2029
Sanitasi aman merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kota Cirebon menghadapi tantangan signifikan berupa ketimpangan akses sanitasi, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kolaboratif Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan akses sanitasi aman menuju lingkungan sehat tahun 2029. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kolaboratif mencakup lima dimensi utama menurut kerangka Collaborative Governance, yaitu: dialog tatap muka melalui forum multipihak, peningkatan kepercayaan masyarakat melalui program sanitasi berbasis komunitas, komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran, terbentuknya pemahaman bersama melalui edukasi berbasis komunitas, serta capaian sementara berupa peningkatan kepemilikan septic tank kedap dan penurunan kasus diare. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kolaboratif merupakan pendekatan efektif dalam percepatan pencapaian SDGs poin 6 (Clean Water and Sanitation). Namun demikian, keterlibatan sektor swasta, diversifikasi pembiayaan, serta edukasi berkelanjutan masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program sanitasi di Kota Cirebon.
Peran Strategis dan Tantangan BPS dalam Penyediaan Data Indikator SDGs di Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) melalui penyediaan data yang akurat, tepat waktu, dan komprehensif sebagai dasar pemantauan, evaluasi, serta perumusan kebijakan berbasis bukti. Dari 289 indikator SDGs nasional, sebanyak 114 menjadi tanggung jawab BPS, menjadikan lembaga ini aktor kunci dalam memastikan prinsip leaving no one behind. Namun demikian, BPS menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sinkronisasi data lintas lembaga, keterbatasan sumber daya, kesenjangan data di wilayah kecil dan sektor informal, serta dinamika perubahan indikator global yang memerlukan adaptasi cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPS mengembangkan strategi berupa penguatan kolaborasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan metode statistik baru, pemanfaatan Small Area Estimation, remote sensing, big data, serta transformasi digital melalui Statistic Reengineering dan Integrated Collection System (ICS). Berbagai langkah ini diharapkan mampu menutup kesenjangan data, memperluas ketersediaan indikator, serta memperkuat sistem statistik nasional yang terintegrasi guna mendukung pencapaian SDGs 2030 di Indonesia.
Tantangan Komunikasi dalam Kerja Tim pada Mahasiswa di Polifurneka Berdasarkan Tuckman’s Team Development Model
Penelitian ini membahas tantangan komunikasi dalam kerja tim mahasiswa Polifurneka dengan mengacu pada Model Tuckman (1965), yang mencakup tahap Forming, Storming, Norming, Performing, dan Adjourning. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan komunikasi, menganalisis dampaknya terhadap efektivitas kerja tim, serta merumuskan strategi peningkatan komunikasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui kuesioner dan wawancara terhadap 30 mahasiswa dari tiga program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahap memiliki tantangan berbeda, mulai dari kecanggungan awal dan ketidakjelasan peran, konflik akibat perbedaan gaya kerja, hingga kesulitan manajemen waktu dan koordinasi. Pada tahap Norming, mahasiswa menemukan pola komunikasi yang lebih efektif dengan bantuan teknologi digital, sementara tahap Performing ditandai meningkatnya rasa percaya antaranggota. Tahap Adjourning menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi tim. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang jelas, kepemimpinan adaptif, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi rutin merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tim mahasiswa sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dinamika kerja tim di dunia profesional.
Analisis Bibliometrik Open Government Brazil dan Mexico
Penelitian ini menganalisis kajian open government Brazil dan Mexico menggunakan metode analisis bibliometrik. Fokus utama diarahkan pada identifikasi tren publikasi, tema penelitian dominan, serta perbedaan orientasi konseptual kedua negara. Data diperoleh dari Google Scholar dengan bantuan Publish or Perish menggunakan kata kunci terkait prinsip-prinsip open government, kemudian dikurasi melalui Mendeley dan dianalisis menggunakan VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brazil dan Mexico sama-sama mengalami masa keemasan publikasi pada 2016–2020, sebelum mengalami penurunan signifikan setelah 2021. Analisis jaringan bibliometrik memperlihatkan bahwa Brazil lebih menekankan transformasi digital melalui dominasi tema e-government, public policy, dan open data, sedangkan Mexico lebih menonjolkan dimensi normatif berupa transparency, participation, serta isu lintas sektor seperti climate change dan local government. Perbedaan ini mencerminkan konteks politik dan administratif masing-masing negara: Brazil berorientasi teknokratis dengan fokus pada digitalisasi pemerintahan, sementara Mexico menekankan konsolidasi demokrasi dan legitimasi publik. Studi ini merekomendasikan integrasi antara pendekatan teknologi dan normatif dalam pengembangan riset open government, sekaligus memberikan pelajaran kebijakan bagi kedua negara untuk saling melengkapi antara inovasi digital dan partisipasi warga.
Kebijakan MBG: Menabur Janji Manis, Menuai Ekonomi Kritis
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif Presiden Prabowo Subianto tahun 2025 dengan anggaran Rp 306,69 triliun, termasuk Rp 171 triliun khusus MBG. Program ini menaikkan target penerima manfaat dari 17 juta menjadi 82,9 juta orang. Metode kualitatif digunakan dengan analisis dokumen kebijakan, literatur akademik, dan laporan berita untuk mengevaluasi dampak ekonomi, fiskal, dan risiko pelaksanaan. Hasil menunjukkan MBG dapat menjawab masalah gizi, terutama stunting yang masih mencapai 19,8% pada 2024, namun pendanaan melalui pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah menimbulkan risiko fiskal jangka panjang. Infrastruktur logistik dan pengawasan transparan masih menjadi kendala dalam ekspansi cepat program ini. Klaim pertumbuhan ekonomi 8% dinilai terlalu optimistis dibandingkan realita 5% pada 2024. Kesimpulannya, MBG berpotensi meningkatkan gizi dan ekonomi lokal, tetapi keberhasilan tergantung pada manajemen fiskal disiplin dan mekanisme implementasi efektif. Kebijakan berbasis bukti, pelaksanaan bertahap, dan sumber pendanaan diversifikasi diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang.
Optimalisasi Sektor Basis Untuk Meningkatkan Perekonomian Lokal di Kabupaten Indramayu
Tujuan dari Kajian ini adalah untuk mengkaji optimalisasi sektor basis dalam peningkatan perekonomian lokal di Kabupaten Indramayu. Indramayu sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor basis utama. Akan tetapi, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal, dapat terlihat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis, dan analisis deskriptif untuk menilai kontribusi dan tantangan pengembangan sektor tersebut. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwasanya sektor basis berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola secara tepat melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat daya saing daerah. Dengan strategi optimalisasi yang terarah, sektor basis diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu.
Implementasi Kebijakan Program Perlindungan Saksi Dan Korban Berbasis Komunitas
Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas karena belum adanya penelitian yang membahas mengenai implementasi kebijakan dari program ini sebelumnya. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum terpenuhinya semua indikator pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Model ini merupakan salah satu model yang paling komprehensif dan sering digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan publik. Ada enam variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut model ini yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Implementasi, Kegiatan Komunikasi Antar Organisasi, Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan Politik, Sosial, serta Skonomi. Indikator yang belum terpenuhi diantaranya yaitu Sumber Daya, Karakteristik Agen Implementasi, dan Kegiatan Komunikasi Antar Organisasi. Indikator Standar dan Tujuan Kebijakan sudah berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya kedua variabel lain yaitu Sikap Para Pelaksana dan Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi sudah melakukan beberapa strategi implementasi kebijakan namun masih perlu meningkatkan implementasi pencapaian program agar berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai.
Kapasitas Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Sukabumi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Sukabumi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius dan terus berkembang. Berdasarkan data UPTD PPA Kota Sukabumi, terdapat 45 kasus yang dilaporkan yang melibatkan 64 anak korban kekerasan seksual antara tahun 2022 hingga November 2024. UPTD PPA dibentuk sebagai unit teknis yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas organisasi UPTD PPA mencakup lima aspek kunci menurut Horton: sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi, kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta jejaring. Aspek-aspek tersebut masih memerlukan penguatan untuk mengoptimalkan layanan korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA melalui pelatihan SDM, pengembangan infrastruktur, dan jejaring kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. Kata Kunci: kapasitas organisasi, UPTD PPA, kekerasan seksual, perlindungan anak.
Tata Kelola Perusahaan dan ROA untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan pada Emiten Sektor Keuangan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan melalui indikator Return on Assets (ROA), pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda berbasis data sekunder diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik komisaris independen maupun komite audit berpengaruh negatif terhadap ROA, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Koefisien determinasi sebesar 0,025 mengindikasikan bahwa kedua variabel independen hanya menjelaskan 2,5% variasi kinerja keuangan, sedangkan 97,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan peran komisaris independen dan komite audit dalam jangka pendek belum memberikan dampak positif terhadap profitabilitas, yang kemungkinan disebabkan oleh orientasi pengawasan yang ketat, biaya implementasi tata kelola, serta efektivitas kerja yang belum optimal. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen dan regulator bahwa efektivitas tata kelola memerlukan konsistensi dan evaluasi jangka panjang agar dapat mendukung kinerja keuangan sekaligus pembangunan berkelanjutan
Konflik Kebijakan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo
This study aims to analyze the dynamics of policy conflict in the process of regulating street vendors (PKL) in the Gading Fajar area, Sidoarjo Regency. The conflict arises from the divergent interests between the local government, which seeks to maintain order and city aesthetics, and the street vendors, who depend on public spaces for their livelihoods. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with government officials, civil service police, street vendors, and community leaders, as well as policy document analysis. The analysis uses the Policy Conflict Framework (PCF)**, focusing on policy structure, actors, issues, and conflict dynamics. The findings reveal that conflicts stem from weak inter-actor communication, limited vendor participation in policy formulation, and misalignment between policy implementation and community needs. The study recommends a participatory and dialogue-based policy approach to reduce future conflicts
Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Tenaga Administrasi Honorer di SMK Negeri 5 Bandung
Penilaian kinerja terhadap Tenaga Administrasi Honorer di SMK Negeri 5 Bandung saat ini belum optimal karena tidak adanya standar kerja yang jelas dan instrumen penilaian yang terukur, hanya menggunakan checklist administratif. Hal ini mengakibatkan penilaian tidak akurat, umpan balik tidak optimal, dan berpotensi menurunkan motivasi pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis instrumen penilaian kinerja yang berlaku dan merancang perbaikannya agar lebih objektif, terukur, dan aplikatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan informan Kepala Sekolah, Koordinator Tata Usaha, dan perwakilan Tenaga Administrasi Honorer. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa penilaian kinerja saat ini tidak memiliki standar tertulis, formulir terstruktur, dan umpan balik yang insidental. Berdasarkan temuan ini, dirancang perbaikan instrumen menggunakan lima indikator kinerja (kualitas, kuantitas, tanggung jawab, kerjasama, inisiatif) dengan metode BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) yang menyertakan deskripsi perilaku pada setiap skala 1-5. Instrumen ini dilengkapi checklist bukti kinerja, kolom catatan penilai, dan mekanisme umpan balik konstruktif. Diharapkan rancangan instrumen ini dapat menjadi pedoman evaluasi kinerja yang profesional, objektif, dan mendukung peningkatan mutu layanan administrasi di SMK Negeri 5 Bandung.
Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Kasus: Pasar Keputran Utara)
Timbulan sampah plastik di Indonesia terus bertambah selama 2017 sampai 2025. Data riset dari Litbang Kompas dan Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC) menyampaikan bahwa tahun 2021 terdapat 1,93 juta pcs sampah plastik yang ditemukan di 6 kota besar yakni Jakarta, Samarinda, Bali, Makassar, Medan, dan Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya membuat Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Dinas yang dilimpahkan wewenang untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di Kota Surabaya mendapati fokus utama dari kebijakan tersebut adalah di pasar tradisional karena Surabaya memiliki pasar tradisional terbanyak sejumlah 141 pasar. Pasar Keputran Utara merupakan salah satu pasar induk sayur-mayur terbesar di Kota Surabaya dengan jumlah pedagang terbanyak yakni 937 pedagang. Pasar Keputran Utara memainkan peran perekonomian bagi Kota Surabaya, namun Pasar induk sayur mayur tersebut menghadapi permasalahan yakni banyaknya sampah plastik. Teori yang digunakan yakni teori evaluasi kebijakan William Dunn dengan enam kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sehingga dapat mengetahui dampak multidimensional kebijakan tersebut terhadap Pasar Keputran Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu diimplementasikan secara efektif, efisien, dan memenuhi kriteria ketepatan. Namun, kebijakan tersebut kurang mampu memenuhi kriteria responsibilitas, pemerataan, dan kecukupan. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, Kantong Plastik.
Kualitas Pelayanan Publik Melalui SP4N-Lapor Terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Bogor
Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat terlepas dari efektivitas sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Penelitian ini mengkaji pengaruh kualitas pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR) terhadap kepuasan masyarakat di Kota Bogor. Pendekatan metode campuran yang digunakan, yaitu menggabungkan survei kuantitatif terhadap 91 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan wawancara mendalam kualitatif untuk memperkaya temuan. Data dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, regresi linier sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji-t dengan SPSS 26, serta analisis reduksi data untuk hasil kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, ditunjukkan dengan nilai t-hitung (8,098) yang lebih besar daripada nilai t-tabel (2,632) pada taraf signifikansi 1%. Koefisien korelasi sebesar 0,651 menunjukkan hubungan yang kuat, dengan kontribusi sebesar 42,38% terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan varians dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Studi ini menyoroti tanggung jawab dan jaminan sebagai dimensi dominan yang membentuk kepuasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SP4N-LAPOR memainkan peran krusial sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan, dan partisipatif.
Strategi Pembangunan Zona Integritas Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu alat relevan untuk memotret capaian reformasi birokasi yakni melalui pembangunan zona integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembangunan zona integritas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembangunan zona integritas berjalan dengan baik. Pertama, komitmen pimpinan dalam menginternalisasi pembangunan zona integritas secara utuh. Kedua, memenuhi unsur area perubahan pada komponen pengungkit baik aspek pemenuhan maupun aspek reform. Ketiga, peningkatan kapasitas pegawai dan tim ZI, redesain struktur birokrasi, dan menyusun rencana aksi implementasi. Keempat, pengembangan kompetensi pegawai melalui pembinaan yang dilakukan melalui apel rutin senin pagi dengan tematik zona integritas. Kelima, terjaringnya inovasi pelayanan melalui Gesit Gale (Gerakan Inovasi Kementerian Agama Bangka Belitung Oke). Keenam, melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas secara berkala melalui kertas kerja Laju Deras (Laporan Kemajuan dan Evalusi Rutin Zona Integritas). Namun, terdapat tantangan berupa resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan anggaran.
Analisis Keberlanjutan dan Pengelolaan Program Bank Sampah Asri di RW 02, Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur
Penelitian ini mengkaji pengelolaan Program Bank Sampah Asri di RW 02, Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur, yang telah beroperasi sejak tahun 2011 sebagai inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program ini berkontribusi pada pengurangan volume sampah, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pemilahan sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, pembuatan produk daur ulang, serta urban farming. Kerangka teori yang digunakan meliputi model pemberdayaan komunitas, pendekatan ekonomi sirkular, dan kebijakan lingkungan (PERGUB DKI Jakarta No. 33/2021). Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dokumen kebijakan, survei kepuasan masyarakat, dan wawancara mendalam dengan pengelola serta nasabah Bank Sampah Asri. Analisis terfokus pada aspek kelembagaan, sistem operasional, partisipasi masyarakat, kelayakan ekonomi, dan kolaborasi multi pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat kepuasan konsumen terhadap mekanisme penyetoran dan pelaksanaan program mencapai lebih dari 75%; (2) pemilahan organik dan anorganik rutin dilakukan, namun masih memerlukan peningkatan edukasi serta fasilitas pendukung seperti timbangan digital dan buku tabungan elektronik; (3) insentif ekonomi melalui sistem “tabungan sampah” menciptakan tambahan pendapatan yang signifikan bagi nasabah, khususnya keluarga kurang mampu; dan (4) kemitraan dengan sektor swasta, lembaga pemerintah, dan asosiasi bank sampah memperkuat akses sumber daya serta transfer teknologi. Program ini selaras dengan SDGs 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan), 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), dan 17 (Kemitraan untuk Tujuan Murni), namun tantangan utama mencakup keterbatasan dukungan pemerintah daerah dan perlunya penguatan regulasi, terutama dalam implementasi PERGUB DKI No. 33 Tahun 2021. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan berkala (kompos, biopori, eco-enzyme), penguatan dukungan kebijakan lokal, digitalisasi sistem pencatatan, serta pengembangan jaringan Bank Sampah Induk untuk memperluas skala ekonomi sirkular dan memastikan kesinambungan program.
Mengawal Akurasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara optimal guna menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan kas negara adalah Rencana Penarikan Dana (RPD), yang dituangkan dalam Halaman III DIPA dan digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan anggaran bulanan. Artikel ini membahas akurasi RPD sebagai indikator perencanaan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya di Sekretariat Jenderal MPR RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa deviasi antara rencana dan realisasi penarikan dana masih tinggi, melebihi batas toleransi 5%, dengan nilai indikator deviasi halaman III DIPA hanya mencapai 69,81 pada tahun 2024. Penyebab utama deviasi meliputi perencanaan yang tidak ideal, keberadaan pagu anggaran yang diblokir, lemahnya koordinasi antar unit, serta kurang optimalnya pemutakhiran data RPD. Untuk meningkatkan akurasi RPD, diperlukan langkah strategis berupa identifikasi jenis belanja rutin, pemantauan pagu blokir, dan disiplin dalam melakukan pemutakhiran rencana penarikan dana. Perbaikan akurasi RPD akan berdampak positif terhadap manajemen kas negara dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran
Implementasi Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penilaian kinerja organisasi di Pemerintah Kabupaten Garut dengan fokus pada inovasi aplikasi SIKOPI-GARUT. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN (kategori sedang) serta keterbatasan sistem manual dan e-Kinerja yang belum optimal mendukung penilaian kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan BKD, Bappeda, dan Inspektorat serta data sekunder dari LKIP, regulasi kinerja ASN, dan laporan evaluasi SAKIP. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta kerangka teori Edward III mengenai faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan telah mendapat dukungan pimpinan daerah, hambatan utama masih berupa keterbatasan SDM, fragmentasi birokrasi, dan komunikasi kebijakan yang belum optimal. Namun, keberadaan SIKOPI-GARUT terbukti mempercepat proses penilaian, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat akuntabilitas birokrasi. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM, sosialisasi regulasi, dan optimalisasi integrasi SIKOPI-GARUT sebagai instrumen digital untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Evaluasi Kinerja Asesor Di Lembaga Sertifikasi Profesi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung
Kinerja asesor merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin kelancaran dan kredibilitas proses sertifikasi kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Evaluasi terhadap kinerja asesor di LSP P2 Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung dilakukan untuk menilai kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian kerja para asesor dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja asesor, mengidentifikasi hambatan yang dialami, serta menyusun upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja asesor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja asesor sudah cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan asesmen. Namun, pada aspek pelaksanaan asesmen masih menghadapi hambatan pada tingkat organisasi, seperti keterbatasan alat dan bahan uji, pelatihan teknis, komunikasi, penilaian dan evaluasi kinerja serta jumlah asesor. Hambatan pada tingkat individu antara lain beban administrasi, pemahaman prosedur, dan kesiapan peserta. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya perbaikan dilakukan melalui pelatihan teknis dan administratif, pemanfaatan sistem digital untuk pengumpulan dan pelaporan data, penguatan koordinasi antarasesor, serta evaluasi kinerja secara berkala oleh pihak LSP. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kemandirian asesor secara berkelanjutan agar proses sertifikasi kompetensi berjalan efektif dan profesional.
E-readiness Aktor Pelaksana PACEMACE Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan e-readiness pada layanan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Penilaian dilakukan dengan menggunakan enam domain utama, yaitu Strategy, Technology, Organization, People, Environment, dan Budget. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan e-readiness secara keseluruhan berada pada kategori “Siap” (Skala 3, 62–86%), dengan capaian sebesar 79,7% melalui perhitungan rata-rata sederhana, serta 73,84% apabila menggunakan bobot relatif antar domain. Domain Strategy, Organization, People, dan Environment memperoleh skor tertinggi (78%), menandakan adanya arah strategis, dukungan organisasi, kesiapan SDM, dan lingkungan yang kondusif. Sementara itu, domain Technology (76%) dan Budget (72%) memiliki nilai lebih rendah, menunjukkan masih adanya keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta alokasi anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dukcapil Kota Jayapura telah siap melaksanakan layanan digital, namun perlu penguatan pada aspek teknologi dan pendanaan agar mampu mencapai kategori “Sangat Siap”.