Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut

Abstract

 Artikel ini menganalisis penerapan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bappeda Kabupaten Garut. Kabupaten Garut adalah salah satu Kabupaten yang tingkat keterisian data dalam SIPD mengalami peningkatan yang masih jauh dari data yang harus terisi. Artinya peningkatan keterisian data masih rendah dan harus ditingkatkan kembali. Dengan menggunakan teori Edward III ditemukan bahwa penerapan kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bappeda Kabuaten Garut masih belum bejalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada dimensi Sumber Daya menurut Edward III bahwa Sumber daya manusia dan fasilitas penunjang masih kurang. Selain itu, disposisi mengenai sikap pelaksana masih banyak yang tidak disiplin. Salah satu kelemahan dalam kebijakan in adalah belum adanya mekanisme mempermudah Bappeda dalam melakukan evaluasi data dan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP).