Urgensi Rekaman Kegiatan sebagai Keterbukaan Informasi Publik pada Program Pembangunan Pemerintah Berkelanjutan (Sustainable Develeopment Goals) di Politeknik STIA LAN Jakarta

Abstract

Abstrak

Keterbukaan informasi publik menjadi acuan dari terselenggarangan Pemerintahan yang baik (good governance) dengan aspek akuntabilitas, transparansi, dan tingginya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang tersedia. Studi ini bertujuan untuk melihat akurasi rekaman kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dari keterbukaan akses informasi publik yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif studi kasus melalui wawancara dengan ahli kunci di STIA LAN Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STIA LAN Jakarta telah memenuhi syarat keterbukaan informasi berupa; 1. Tedapat dasar hukum sebagai prosedur akses informasi, 2. Terpenuhi syarat pelayanan dari segi teknis maupun administrasi, 3. Memiliki aturan baku yang tersistematis, 4. Informasi yang tersedia terjamin, 5. Keaman informasi jelas dan terbatas sesuai ketentuan yang berlaku, serta 6. Evaluasi kinerja dilakukan dan dinilai menggunakan audit dan sistem lain yang terintegrasi. Namun demikian, masih diperlukan adanya digitalisasi dalam keterbukaan informasi, sehingga informasi publik tersebut lebih mudah untuk diakses dan sesuai dengan kebutuhan zaman yang telah menggunakan teknologi dalam informasi publik.

Abstract

Public information disclosure is a reference for implementing good governance with aspects of accountability, transparency, and a high level of public participation in the available information. This study aims to see the accuracy of recording activities carried out as a form of open access to public information that supports sustainable development. The research method was carried out using a qualitative case study through interviews with key experts at STIA LAN Jakarta. The research results show that STIA LAN Jakarta has fulfilled the requirements for information disclosure in the form of; 1. There is a legal basis for information access procedures, 2. Service requirements are met from a technical and administrative point of view, 3. Have systematic standard rules, 4. Guaranteed available information, 5. Information security is clear and limited in accordance with applicable regulations. applicable regulation. applicable regulation. applicable regulations, and 6. Performance evaluation is carried out and assessed using integrated audits and other systems. However, digitalization is still needed in information disclosure, so that public information is more accessible and in line with the needs of the times that utilize technology in public information.