KAJIAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR DAERAH PEMEKARAN DI INDONESIA

Sur aji, Muhamad Ali Embi

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pengembangan sumberdaya aparatur daerah di daerah pemekaran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data deskriptif berupa wawancara terhadap 20 orang yang terlibat dalam fokus penelitian, serta data dokumentasi yang valid. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat. Hasil penelitian dapat memetakan bahwa (1) program-program pengembangan aparatur daerah pemekaran dan pelatihan masih sangat kurang dan belum menjadi program prioritas pasca pemekaran. (2) target peningkatan kualilas sumberdaya aparatur  daerah nampak belum menjadi ukuran utama, melainkan lebih pada persoalan sarana prasarana perkatoran daerah (3)Instrumen-instrumen yang digunakan dalam proses pengembangan dan pelatihan juga kurang mendukung, sehingga banyak pegawai yang stagnan kurang memahami hal-hal baru dalam dinamika kerja. (4) pengembangan aparatur melalui pelatihan/diklat  maupun kegiatan forum-forum ilmiah (seminar, diskusi ilmiah) lokakarya dan penataran terkendala pelaksanaanya dikarena keterbatasan anggaran.


Keywords


Pengembangan-Sumber Daya Aparat -Pemekaran Daerah.

Full Text:

PDF

References


Cheema, Shabbir and Dennis Rondinelli, 1983, Decentralization and Development, Bevely, CA, Sage Publications.

Fahmi, Sudi, 2009, Hukum Otonomi daerah, Total Media, Yogyakarta.

Ferrazzi, Gabriele, 2007, International Experences in Teritorial Reform-Implications For Indonesia, Jakarta USAID-DRSP, Januari Hlm. 7

Fitriani, dkk, 2005, Unity in Deversity?The Creation of New Local Governments in A Decentralizing of Indonesian Economic Staudies, Vol 41. N0.1.

Haryatmoko.2003. Etika Politik dan Kekuasaan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.

Jeffrey D. Sachs (2004), Millenium Development Goals. UNDP.

Keban, Yeremias T, 2000, Konsep Dasar Program Pengembangan Kemampuan-Kemampuan (Capacity Building), Majalah Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1981, Metodologi Penelitian Pembangunan Desa, Jakarta, Bina Aksara.

Noija, Haan, 2007, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Rajawali. Jakarta

Prasojo, Eko 2009, Reformasi Kedua, Melanjutkan Estafet Reformasi, Salemba Humanika, Jakarta

Siagian, Sondang, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia,Bumi Aksara, Jakarta

Rondinelli, Dennis. A, and Shabir, Cheema. G, 1983, Decentralization and Development, London Sage Publications.

Ratnawati, Tri, 2010, Satu Dasa Warsa Pemekaran daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah, Jurnal LIPI, Edisi 21, 2010.

Siagian, P. Sondang,1993, Pemerintah di Daerah, Rosda Karya, Jakarta.

Sachs, D. Jeffrey, 2004, Millenium Development Goals UNDP, Harvard University yang banyak bekerja dalam proyek Desentralisasi World Bank, IMF.

Smith. 1985. Decentralization The Terrortial Demension of The State. George Allence Un Win (publisher): London.

Sulistiyani, Ambar Teguh, dkk, 2011, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumberdaya Manusia, Edisi Refisi, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Syarif, Anawar, 2013, Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, Artikel Umum, 17 Mei 2013.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2011, Memahami Good Governance, dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Penerbit Gava Media.

Susanto, Astrid S, 1974, Komunikasi dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Good Governance, Paradigma Baru manajemen Pembangunan, UI Press Jakarta.

Todaro, 1997. Organization and Management, Tata Mc Graw-Hill Publishing Company Ltd., New Delhi.

Thoha, Miftah, 2014, Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia, Matapena Institute Yogyakarta.

Werner, Jon M., dan DeSimone, Randy L., 2009, Human Resources Development, 5th Edition, South-Western Cengage Learning, Mason.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dengan Partisipasi Masyarakat, Kementerian NegarA Pendayagunaan Aparatur Negara

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/ 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kajian Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2019.

Jurnal Ilmu Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, edisi 21, 2010

Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, DPD RI, Volume 1 No.1 Tahun 2014


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)