Strategi Demokratisasi Desa dalam Seleksi Perangkat Desa berdasarkan Asas Keterbukaan

Abstract

Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit menunjukan posisi negara Indonesia menduduki peringkat ke 64 dari 165 negara dengan nilai 6.30 poin. Selama 14 tahun terakhir, ini merupakan indeks terendah yang diperoleh Indonesia.  Padahal  Indonesia sedang berupaya mewujudkan demokrasi yang substantif pada Visi  Pembangunan Indonesia tahun 2045. Demokrasi yang substantif tersebut dapat dilihat dari tinggginya kepercayaan publik kepada pemerintah karena adanya keterbukaan sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan harus diimplementasikan disemua sektor termasuk dalam sektor pemerintahan desa sebagaimana  Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seleksi perangkat desa juga merupakan salah satu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus diselenggarakan berdasarkan asas keterbukaan dan menghindari adanya manipulasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis wujud asas keterbukaan dalam seleksi perangkat desa. Metode penelitian menggunakan studi empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa wujud asas keterbukaan dapat di implementasikan dalam baragam cara salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) bersama salah satu Perguruan Tinggi Negeri sebagai pihak ketiga. Sistem CAT dianggap lebih transparan karena nilai otomatis akan muncul sehingga peserta tes terhindar dari manipulasi hasil.   Langkah ini sebagai alternatif strategi dalam mewujudkan demokratisasi desa.