Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik di Tengah Pandemi COVID-19: Kasus Penerapan Aplikasi JAKI di Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Pandemik COVID-19 membawa dampak atas proses pelayanan publik yang dilakukan di Indonesia. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian dalam proses tata kelola pelayanan publik di daerah. Berkenaan dengan kondisi tersebut, konsep kepemerintahan yang tangkas (agile governance) dipandang sebagai konsep yang relevan untuk diadopsi dan diterapkan selama masa pandemik COVID-19. Konsep yang revitalisasi kembali oleh Janssen dan van der Voort (2020) tersebut diklasifikasikan sebagai solusi yang secara khusus berkenaan dengan penetapan kebijakan di daerah yang diselaraskan dengan kebutuhan untuk melakukan transformasi serta menjaga stabilitas sosial. Tulisan ini akan secara spesifik membahas penerapan konsep tata kelola pelayanan publik di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kerap dijadikan sebagai barometer secara nasional maupun acuan bagi pemerintah daerah lainnya. Metode kajian yang dilakukan adalah studi literatur atas sejumlah publikasi jurnal maupun tautan on-line yang relevan. Hasil temuan mengungkap adanya transformasi bentuk serta mekanisme tata kelola pelayanan publik yang selaras dengan penerapan aplikasi JAKI. Namun transformasi tersebut juga menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat Jakarta yang belum sepenuhnya siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi yang terjadi, sehingga menyisakan proses transformasi sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bertahap juga berkesinambungan.