Analisis Jejaring Kebijakan dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung

Nurul Fadilah, Ati Rahmawati

Abstract


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kelurahan Sukahaji sebagai wilayah prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan SK Keputusan Walikota Bandung Nomor 648/Kep.1227-DPKP3/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukahaji. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer berupa wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan observasi serta data sekunder melalui studi dokumen. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber, tahapan purposive sampling, reliabilitas dan obyektivitas data. Analisis data menggunakan pemetaan stakeholder analysis. Hasil penelitian menunjukkan faktor pendorong program ini ada pada karakteristik: keragaman, keterikatan secara kognitif, kepercayaan, pengambilan keputusan dan pemimpin kolaboratif. Adapun faktor penghambat dipengaruhi oleh karakteristik hubungan timbal balik dari sumber pendanaan, kekuatan struktur horizontal dan keterikatan faktor budaya berupa menurunnya partisipasi masyarakat. Adapun model jejaring kebijakan kolaboratif yang terbentuk adalah jejaring kebijakan laba-laba. Saran yang dapat peneliti rekomendasikan yaitu (1) Inisiasi pembentukan “Tim Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh†dielaborasi dengan strategi Pentahelix; dan (2) Inisiasi Genk Kolaborasi Skema Padat Karya Tunai (PKT).


Keywords


kolaboratif, jejaring kebijakan, program kota tanpa kumuh (kotaku)

Full Text:

PDF

References


Aditya, T., Sugianto, A., Sanjaya, A., Susilo, A., Zawani, H., Widyawati, Y. S., & Amin, S. (2020). Channelling participation into useful representation: combining digital survey app and collaborative mapping for national slum- upgrading programme. Applied Geomatics, 12(2), 133–148. https://doi.org/10.1007/s12518-019-00284-5

Afiyanti, Y. (2018). Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Keperawatan Indonesia.

Burra, S. (2015). Towards a pro-poor framework for slum upgrading in Mumbai , India. 17(1), 67–88.

Farazmand, A., & Pinkowski, J. (2006). Handbook of globalization, governance, and public administration. Handbook of Globalization, Governance, and Public Administration, 1–1166. https://doi.org/10.1201/b13629

Gaebler, T., Bryson, J. M., Kettl, D., & Greve, C. (2010). The New Public Governance ?

Herdiansyah, H. (2013). Wawancara, Observasi dan Focus Group Discussion. Rajawali Pers.

Herdiansyah, H. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (R. Oktafiani (ed.)) Salemba Humanika.

Hidayat, A. R., & Susanti, G. (2015). Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Makassar. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 1(2), 209–218. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1037

Koma, G. P. (2013). A Policy Network Analysis of the Implementation of the Comprehensive Africa Agriculture Development Program ( CAADP ) in Ethiopia By. 1, 1–81.

Mariane, I. (2018). Jejaring Kebijakan Implementasi MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung (Purwowibowo (ed.)). Pandiva Buku.

Mazmanian,D. (2009). Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company.

Muchadenyika, D., & Waiswa, J. (2018). Policy, politics and leadership in slum upgrading : A comparative analysis of Harare and Kampala. Cities, May, 0– 1. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.05.005

Nidn, S. (2020). Usul Penelitian Gambaran Pogram Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kota Semarang Tahun 2019 ( Studi Evaluasi Kebijakan). 2019.

Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. (2015). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(2), 105–124.

Nurhasanah, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik, 1(1), 58. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2672

Ridha Suaib, M. (2016). Pengantar Kebijakan Publik : Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Calpulis.

Sahya Anggara. (2014). Kebijakan Publik. CV Pustaka Setia.

Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (n.d.). Collaborative Governance. 1– 15.

Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. CV Alfabeta Bandung

Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 N, e – ISSN 2614–2945.

Varda, D. M. (2009). Collaborative Policy Networks. Policy Studies Journal, 37(1), 59–74.

Wijaya, D. W. (2016). Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(1), 1-10 https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)