Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Inovasi Pengelolaan Ekonomi Desa: Lesson Learned dari BUMDes Terbaik Nasional

Abstract

Dengan dukungan triliunan rupiah melalui Dana Desa, jumlah Badan Usaha Milik Desa (VoE) meningkat signifikan dan hampir menyentuh 50% dari jumlah desa. Namun terdapat anomali, ketika banyak VoE muncul dengan nilai pendapatan yang besar, pada saat yang sama disparitas ekonomi masyarakat desa juga meningkat (BPS, 2019). Sehingga dibutuhkan penjelasan bagaimana partisipasi masyarakat terkait dengan pengelolaan VoE. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah utama tersebut dengan menggunakan pendekatan analisis studi kasus dalam pengelolaan VoE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis studi kasus dilakukan di VoE Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten. VoE memiliki pendapatan lebih dari 5 miliar per tahun dan dianggap sebagai VoE terbaik di Jawa. Pengumpulan data direncanakan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan VoE (Pemerintah Desa, Pengelola VoE, dan Masyarakat Desa). Pendataan dilakukan pada periode Maret hingga Mei 2019. Hasilnya menurut pandangan umum VoE masih dianggap dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah desa. Namun Pemerintah Desa Ponggok berusaha menunjukkan upaya untuk membalikkan anggapan tersebut dengan melibatkan warga sebagai pihak yang juga memiliki VoE. Mekanisme tersebut memberikan struktur insentif bagi penduduk desa untuk memiliki VoE yang nyata. Dengan menempatkan warga sebagai penerima manfaat sekaligus pemilik VoE, Pemerintah Desa Ponggok mendorong warga desa untuk diberdayakan baik secara langsung (mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan warga desa, dan mengembangkan usaha mikro kecil), maupun secara tidak langsung melalui realisasi program perlindungan sosial pemerintah desa. (Asuransi Kesehatan Gratis, Beasiswa Pendidikan untuk Pelajar, dan Bantuan untuk Lansia). Secara politik, warga negara juga diberdayakan karena ditempatkan sebagai subjek pengambil keputusan dalam mengelola sumber daya bersama secara demokratis.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat; badan usaha milik desa; inovasi