HARAPAN KEBIJAKAN PERPINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SUKABUMI
Abstract
Perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi dari Kota Sukabumi ke Palabuanratu yang berjarak 60 km. sudah berjalan lebih dari 21 tahun, semenjak diterbitkanya Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu. pada tanggal 27 Juli 1998. Namun sampai sekarang perpindahan ibukota tersebut dirasakan belum efektif, karena belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) berkantor di ibu kota. Yang disinyalir salahsatunya dikarenakan tidak mendapatkan dukungan dari para pelaksana kebijakan dan masyarakat selaku target group kebijakan. Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis susun yaitu Bagaimana harapan kebijakan perpindahan ibu kota Kabupaten Sukabumi ke Palabuanratu?. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, dilakukan analisis kebijakan publik mengunakan metode kualitatif, berdasarkan teori yang kemukakan oleh Nugroho, mengenai salah satu ciri utama kebijakan publik berhasil, yaitu memberikan harapan. Hasilnya kebijakan tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas warga Kabupaten Sukabumi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Daftar Pustaka
Agustino,Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Ali, Feried, Andi Syamsul Alam & Sastro M. Wantu. 2012. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Rafika Aditama
Creswell, Johm W. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Terjemaah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Putra Setia
Dunn. William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University PresJones. Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta: Rajawali
Kusuwanegara, Solahudin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Miles. Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992 Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohensi Rohidin, Jakarta: UI-Press
Nugroho. Riant Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
. 2014. Public Policy. Jakarta: Gramedia.
Rusli, Budimana. 2015. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif.
Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
Parsons, Wayner. 2005. Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan Publik.Tejemahan Tri Wibowo Budi Santoso.Jakarta: Kencana
Purwanto, Erwan Agus, Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo, Nanang Pamuji Mugasejati, Ambar Widaningrum & Indri Dwi Apliliyanti. 2015. Mengembangkan Profesi Analis Kebijakan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Putra, Nusa, & Hendraman. 2012. Metodologi Penelitian Kebijakan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Putro. Wasiti dkk. 2008. Kajian Tentang Aktualisasi Peran Serta Masyarakat dalam perumusan Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Wahab. Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyuntingan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS.
Peraturan atau Kebijakan :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Ke Kota Sumber Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Ke Kecamatan
Cibinong Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Ke Kota Soreang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Ke Kota Palabuanratu Di Wilayah Kecamatan Palabuanratu
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Peraturn Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya Dari Wilayah Kota Tasikmalaya Ke Singaparna Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025
Paraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032.
Sumber Lain :
Pemkab Sukabumi Bakal Pindahkan Semua Kantor Dinashttp://cianjurekspres.com/2016/pemkab-Sukabumi-bakal-pindahkan-semua- kantor-dinas/.[23/09/2016]
Saadie, Teddy Nurhadie. 2007. Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dan Budaya Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah : Kasus Di Kabupaten Sukabumi. Disertasi Doktor dalam Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan UNPAD
Sejarah DPRD http://dprd-Sukabumikab.go.id/sejarah-dprd/.[23/09/16]
Refbacks
- There are currently no refbacks.
@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)