Pengawasan Kebijakan APBK Aceh Utara Tahun 2018

Abstract

Abstrak

 

Penelitian ini membahas tentang bentuk dan hambatan pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan hambatan dari pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data observasi wawancara dan telaah keperpustakaan. Selanjutnya data direduksi dan dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.  Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengawasan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara tahun 2018 belum berjalan efektif, karena secara umum adanya hambatan-hambatan, diantaranya latar pendidikan anggota DPRK Aceh Utara dalam melakukan pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018. Anggota DPRK Aceh Utara yang berjumlah 45 orang, hanya 19% dari 45 orang anggota DPRK Aceh Utara yang berlatar belakang pendidikan sarjana, disamping itu faktor kemauan untuk peningkatan kapasitas anggota DPRK dalam membenahi proses pengawasan kebijakan APBK Aceh Utara tahun 2018 masih rendah antusiasnya.

Kata Kunci: Pengawasan, Kebijakan, DPRK, APBK, Aceh Utara.

 

 

 

Policy Control of North Aceh's Revenue and Expenditure Budget

 in 2018

 

Abstract

 

This thesis study discusses the forms and constraints of the supervision of North Aceh Regency Revenue and Expenditure Budget policy in 2018. The purpose of this study is to find out the form and constraints of the supervision of North Aceh Revenue and Expenditure Budget policy in 2018. This study uses a qualitative approach through data collection interview observation and library research. Then the data is reduced and data is presented in the form of a description with narrative text. The results of this study are that the form of oversight of the North Aceh Regency Revenue Budget policy in 2018 has not been effective, because in general there are obstacles, including the educational background of North Aceh DPRK members in overseeing the North Aceh APBK 2018 policy. North Aceh DPRK members who numbered 45 people, only 19% of the 45 North Aceh DPRK members with a bachelor education background, besides that the willingness factor to increase the capacity of DPRK members in fixing the North Aceh APBK policy supervision process in 2018 is still low in enthusiasm.

Keywords: Supervision, Policy, DPRK, APBK, Aceh Utara.