Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat

Muhammad Ghifar Hawary, Edah Jubaedah

Abstract


Implementasi kebijakan pengawasan penyiaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat masih menghadapi permasalahan sehingga kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi kebijakan tersebut didasarkan pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsif, dan ketepatan. Melalui penelitian dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan antara lain kepada Komisioner KPID Jawa Barat, dan asosiasi penyiaran baik televisi maupun radio di Jawa Barat. Kebijakan pengawasan penyiaran oleh KPID Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan cukup baik terutama dilihat dari kriteria efektivitas, pemerataan, responsif. Kendala implementasi kebijakan pengawasan masih dihadapi pada kriteria efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Salah satu kendalanya adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bagi KPID Jawa Barat perlu direvisi. Selain itu KPID Jawa Barat masih menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengawasan penyiaran. Selain itu regulasi bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyiaran masih perlu diperjelas.


Keywords


Kebijakan, Evaluasi, Pengawasan Penyiaran

Full Text:

PDF

References


Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba.

Agustina, I., Sulistyan, R.B., Pramuditha, R. (2023). Telaah Kritis Tentang Konsep Kepercayaan Masyarakat: Peran Serta Tehnologi, Informasi dan Komunikasi. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 7 (1), 182-187.

Annisya, N.M.O., Novira. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik,26 (1), 29-50. http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v26i1.810.

Anwar, S. (2022). The Role of The School Committee as a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. Jurnal Administrasi Negara, 28(2), 138–162.

Anwar, S. (2021). Tantangan dan Peluang Kebijakan “Merdeka Belajar” sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Era Society 5.0. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 5 (1), 101-107.

Anwar, S. (2019).Peran Komite Sekolah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Untuk Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 3 (1).

Anwar, S., Pradesa, H.A., Ahmad, F. (2022).Testing Military Professionalism Construct: An Empirical Evidence From Indonesian Army (Case On Batallion Arhanud 2/ABW/2 Kostrad Malang). Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021, September 15 2021, Bandung, Indonesia. http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315242

Anwar, S., Trilestari, E. W., & Agustina, I. (2022). The Tourism Development Policy in Bandung Regency: A Study on Kampung Gamis Soreang. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 19(1), 112 - 121. https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.859

Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiyanto, S., Nurdin, N., Utomo, T.W.W., Sutrisno, E., Karunia, R.L. (2023). Collaborative Governance Model on The Guidance of Terrorist Parolees (Case Study in Surakarta Parole Office). Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 8 (2), 214 – 233. https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45116

Darwin, M. (1995). Pengantar Kebijakan Publik. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Dunn, W. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dye, T. R. (1981). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall,.

Hanafi, A. (1984). Penilaian Untuk Mengevaluasi Efektivitas Program Kemasyarakatan. Surabaya: Usaha Nasional.

Handoyo, E. (2008). Implementasi Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.

Harahap, A.S., Zulvia, P. (2023). Analisis Pengembangan Smart City berdasarkan Dimensi Teknologi, Sumber Daya Manusia, dan Insitutional di Kota Padang Panjang. Klik: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer, 4 (1), 618 – 624. https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1200

Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klasterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), 8 (6), 237 – 246. http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724

Hayat. (2018). Kebijakan Publik. Malang: Universitas Islam Malang.

Hill, M. d. (2002). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Humas Jabar. 2023. HARSIARDA 2023, Gubernur Ridwan Kamil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar Adaptif. Tersedia di: (https://jabarprov.go.id/ ). [Diunduh pada 20-03-2023].

Islamy, I. (2014). Kebijakan Publik: Definisi dan Makna Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.

KPI Pusat. 2017. Pengawasan Penyiaran. Tersedia di: (https://www.kpi.go.id/) [Diunduh pada 19-03-2023]

KPI Pusat. 2011. Siaran Pers Dialog Uji Publik Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS). Tersedia di: (https://www.kpi.go.id/) [Diunduh pada 20-03-2023]

Kristiyawati. (2020). Dampak Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan Perilaku Anak di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Jambi: UIN Sulthan Thafa Saifudin Jambi.

Luanlaki, B. (2007). Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta: AMELIA.

Lukihardianti, Arie. 2021. KPID Jabar Temukan 193 Indikasi Pelanggaran Penyiaran. Tersedia di: (https://rejabar.republika.co.id/). [Diunduh pada 19-03-2023]

Morissan. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.

Muna, F. ., Sutrisno, E. ., & Giyanto, B. (2024). Case Study of the Institutional Management Policy National Laboratory Post Transition the National Institute of Health Research and Development (NIHRD) . International Journal of Economics Development Research (IJEDR), 5(1), 569–578. https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i2.5054

Mursalim, S. W., & Anwar, S. (2024). Institutional model of science techno Park: Overview of government-owned Stp management in West Java. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 14(1), 43. doi:10.26858/jiap.v14i1.57033

Nasution, R. A. (2021). P3SPS: Pedoman Penyiaran di Indonesia ala KPI, Apa Saja Ketentuannya? Jakarta: TEMPO.

Novira, A., Suherman, N.P. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 7 (1), pp. 170 – 175.

Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. Jurnal Kebijakan Publik, 14(4), 407-413. http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran.

Primasanti, K. (2009). Studi Eksplorasi Sistem Siaran Televisi Berjejaring di Indonesia. Jurnal Ilmiah SCRIPTURA Volume 3, No 1, 85-102.

Rahmah, A., Ravenska, N., Taufik, N. I., & Purba, C. O. (2024). Implementing the PIECES Method in Assessing Debtor Satisfaction with SLIK at the Financial Services Authority (OJK) Office. Innovation Business Management and Accounting Journal, 3(3), 293–301. https://doi.org/10.56070/ibmaj.2024.032

Subarsono, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. Surabaya: Brilliant.

Sudibyo, A. (2009). Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, A. G. (2016). Kedudukan Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Rangka Ikut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Bandung: Universitas Pasundan.

Suryanto, A., Nurdin, N., Sutrisno, E., & Reza, I. F. (2022). Information Technology Preparedness in Indonesia’s Future Capital Area. KnE Social Sciences, 7(9), 1286–1296. https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11016

Sutabri, T. (2013). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.

Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020), 140 – 145.

Turhindayani, A. H. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). Journal Accounting and Bussiness Information System, 22-36.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Wahab, S. A. (2012). Analissis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebiajakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2016). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

West, R. (2008). Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Humanika.

Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogya: Media Pressindo.

Zulkarnaini, R. S. (2016). Pengawasan Program Siaran Televisi Berasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3, No 2, 1-15.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


@2017-2024
Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung
Politeknik STIA LAN Bandung
Powered by OJS (Open Jounal Systems)