Gender dan Ideologi Maskulinitas pada periode Pasca MOU Helsinki Aceh

Abstract

 

Proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai akibat dari perjanjian damai (MOU) Helsinki telah memicu munculnya elit politik lokal baru khususnya dari kalangan mantan komandan GAM. Sejumlah peneliti telah mengaitkan kemunculan elit baru ini dengan konflik antar elite lokal akan alokasi sumber daya ekonomi. Namun apa yang menjadi gap penelitian ini khususnya aspek yang tidak dikaji dalam penelitian-penelitian mereka sebelumnya adalah tentang dimensi gender kritis terhadap dominasi mantan komandan GAM yang terwakili oleh lembaga, KPA (Komisi Peralihan Aceh). Argumen dari makalah ini adalah dalam situasi damai pasca konflik, mantan komandan GAM perlu merumuskan kembali status elit mereka, melalui re-konstitusi maskulinitas hegemonik dan ideologi militeristik. Maskulinitas hegemonik adalah sebuah ideologi kelelakian yang melegitimasi kekuasaan dan status mantan komandan atas laki-laki lain (dan perempuan) dalam masyarakat Aceh. Maskulinitas hegemonik ini ditopang oleh ideologi militeristik yang dipertahankan yang pada akhirnya memperkuat status sosial para mantan komandan GAM atas elit sipil GAM serta para mantan kombatan lainnya.