Salah Guna Dana Desa, Apa Solusinya?

Abstract

Besarnya dana desa sangat berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Hal ini terjadi pada beberapa daerah di Aceh karena kurang diimbangi dengan pemahaman terkait pengelolaan dana tersebut. Alasannya sangat klasik yaitu minimnya anggaran untuk melakukan program pengembangan kompetensi. Selain itu rendahnya komitmen bersama untuk menegakkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas juga sangat berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip integritas harus dipimpin oleh pengambil kebijakan yang berwenang, sementara minimnya mekanisme pengawasan intensif diperburuk oleh keterbatasan sumber daya. Untuk menjawab permasalah tersebut, tulisan ini menyajikan tiga solusi yang secara simultan dapat dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi) dan juga pemerintah pusat (Kementerian Desa, Kemendagri, BPKP, Ombudsman RI). Solusi yang pertama yaitu mengintegrasikan pengembangan kapasitas pengelolaan dana desa melalui kolaborasi dengan universitas, swasta dan model non-pelatihan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan tanpa membebani anggaran. Solusi kedua penguatan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui komitmen pimpinan, evaluasi kinerja, keterbukaan informasi publik, pengaduan berbasis bukti, serta pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Strategi terakhir berfokus pada penguatan peran inspektorat daerah sebagai APIP dalam pengawasan preventif dana desa, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga eksternal seperti Ombudsman RI.