Tata Kelola Keamanan Siber Untuk Mencegah dan Mengatasi Ancaman Kejahatan Siber Pemilu

Abstract

Kasus kejahatan siber pada pemilu serentak 2019 dan 2024 dapat menjadikan tolak ukur bahayanya kejahatan siber.  Tujuan penelitian ini adalah bagaimana tata kelola keamanan siber  upaya pencegahan dan mengatasi ancaman kejahatan siber pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka dari regulasi, jurnal dan buku serta materi narasumber webinar forum koordinasi, dan sinkronisasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan KPU. Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) pembahasan yaitu 1). Ancaman Serangan Siber Pemilu terdiri dari 3 (tiga) meliputi infrastruktur, situs KPU, dan Konten Negatif; 2). Pencegahan dan Mengatasi ancaman kejahatan siber pemilu melalui tata kelola keamanan siber melalui kebijakan pembuatan regulasi. BSSN, BIN, KPU, TNI, Polri dan Kominfo. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Peran BSSN sangat penting melalui tim operasi pengamanan pemilu. Desk Koordinasi pemilu bidang Politik Hukum dan Keamanan dalam menghadapi serangan siber yang bersifat sosial, teknik dan saluran transmisi serta ancaman serangan pemilu melalui infrastruktur jaringan, situs website KPU, dan Penyebaran konten negatif.